Ahok Geram Peruri Minta Dana Ratusan Miliar, Dahlan Iskan: Yang Penting Tidak Memaksa

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menanggapi terkait persoalan antara Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengaku geram dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Persoalan tersebut mencuat usai Ahok mengaku geram dengan Perum Peruri yang meminta dana sebesar Rp 500 miliar untuk proyek paperless.

Melansir kompascom, Dahlan menilai bahwa Peruri memiliki hak untuk mematok biaya tinggi untuk proyek digitalisasi yang diminta oleh Pertamina.

Oleh karenanya, ia mempertanyakan proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Saya tidak bisa langsung paham apa hubungannya Peruri minta uang ke Pertamina. Kok kesannya, dari nada suara BTP, seperti Peruri memeras Pertamina,” kata Dahlan Iskan lewat laman resminya, Disway.id, Kamis, 17 September 2020.

Baca Juga: Puji Gagasan Ahok, Kiai Nurul Huda Sebut Ahok Telah Menjadi...

Selain itu, Dahlan juga mempertanyakan apakah proyek paperless yang dimaksud oleh Ahok adalah dokumen tanpa kertas atau transaksi tanpa kertas.

“Ada transaksi apa antara Pertamina dan Peruri?” tanya Dahlan Iskan.

Menurutnya, Peruri memiliki anak usaha yang memiliki izin atas keamanan digital atau digital security perusahaan plat merah.

Baca Juga: Ahok Sebut Nabi Muhammad, Denny Siregar: Udahlah, Nggak Usah Nyerempet...

Maka dengan demikian, kata Dahlan, setiap BUMN yang ingin melakukan pengamanan terkait digital security perusahaan harus berhubungan dengan Peruri.

“Peruri memiliki software otentifikasi itu. Sekaligus punya izin sebagai lembaga yang memegang digital security,” ujarnya.

Adapun jika benar proyek yang dimaksud oleh Ahok ialah terkait digital security tersebut, maka Dahlan menilai Peruri memiliki hak untuk mematok biaya sebesar Rp 500 mliiar kepada Pertamina.

“Tentu Peruri merasa punya hak untuk minta harga tinggi. Pinter-pinternya Peruri berbisnis. Yang penting tidak memaksa,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Dahlan, transaksi yang disebutkan Ahok tersebut merupakan transaksi bisnis biasa.

“Hanya saja karena Peruri adalah satu-satunya pemilik izin digital security mungkin menaruh harga yang tinggi,” tuturnya.

Bagikan