Mitra Terkini
Terkini, Makassar – Penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, menjadi sorotan serius. DPRD Makassar menggelar diskusi khusus untuk membahas potensi dampak AI dalam transformasi pemerintahan dan khususnya dalam konteks Pilkada.
“AI adalah kemajuan yang tak terelakkan. Namun, kita perlu waspada terhadap potensi penyalahgunaannya, terutama dalam dunia politik,” tegas Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Dahyal, saat membuka diskusi di Hotel Aston, Senin, 5 Agustus 2024.
Dahyal mencontohkan, program Makassar Smart City yang digagas Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto telah menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi di kota ini. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait etika dan keamanan data.
“Kita perlu memikirkan bagaimana AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi penyalahgunaannya untuk menyebarkan hoaks, manipulasi opini publik, dan mengganggu stabilitas politik,” ujar Dahyal.
Senada dengan Dahyal, Ketua Fraksi NasDem DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, juga menyoroti pentingnya regulasi AI dalam konteks politik.
- PT Vale Promosikan Produk UMKM Binaan di Perayaan HKG PKK Nasional dan HUT Dekranas
- Wali Kota Makassar Hadiri Puncak HKG PKK ke-54, Tegaskan Komitmen Perkuat Gerakan PKK
- Pesan Tegas Tujuh Saudara Kandung ke Bupati Gowa Husniah Talenrang: Berhentilah Seolah-olah Menjadi Korban
- Wabup Gowa: Pertandingan Persahabatan Pemkab Gowa dan Pemkot Palu Perkuat Silaturahmi Antardaerah
- Aliyah Mustika Sambut Menkes di Makassar, Perkuat Layanan Kesehatan bagi OYPMK
“AI memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap politik. Namun, kita harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” tegasnya.
Praktisi AI, Zulfikar Suaib, memaparkan berbagai potensi dan risiko penggunaan AI dalam politik. Menurutnya, AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, menganalisis sentimen publik, dan menyusun strategi kampanye yang lebih efektif.
Namun, di sisi lain, AI juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, memanipulasi opini publik, dan bahkan melakukan serangan siber.
“Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang komprehensif untuk mengatur penggunaan AI dalam politik. Regulasi ini harus memastikan bahwa AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab,” kata Zulfikar.
Ancaman terhadap Demokrasi
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.