Terkini, Jeneponto — Sejumlah pemuda dan mahasiswa dari beberapa lembaga dan organisasi yang tergabung dalam aksi Solidaritas Rakyat Turatea (SANDRA) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin, 29 September 2025. Mereka mendesak Bupati Jeneponto untuk segera mengeluarkan rekomendasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) agar mencopot Koordinator Kabupaten (Korkab) dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain itu, massa aksi juga meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan pemotongan dan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan PKH. Menurut mereka, praktik tersebut diduga dilakukan secara terstruktur dan merugikan masyarakat penerima manfaat.

Jendral lapangan aksi Sandra, Dhedi Arsandi saat menyampaikan orasinya menyampaikan bahwa dugaan permainan Korkab dan pendamping PKH terkait penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membuat tujuan utama program PKH tidak tercapai. Padahal, PKH sejatinya digulirkan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan rentan melalui akses pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
“Faktanya di Kabupaten Jeneponto angka kemiskinan justru semakin meningkat. Berdasarkan pengamatan SANDRA, tercatat sedikitnya 966 kepala keluarga masuk kategori miskin ekstrem,” tegas Dhedi Arsandi.

Massa juga menilai program PKH belum sepenuhnya menjadi solusi bagi masyarakat Jeneponto. Masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan akses bantuan sosial, sementara data kemiskinan terus bertambah.
- Lewat Makassar Creative Hub, Walikota Ajak Pemuda Tallo Alihkan Energi ke Kegiatan Produktif
- Wali Kota Makassar Lakukan Rekonsiliasi, Warga Tallo Kembali Rukun
- Geram Terhadap Korkab PKH, Bupati Jeneponto dan Perwakilan Aksi SANDRA Tinggalkan Pertemuan
- Pohon Dengen yang Rimbun dan Usaha Mulia PT Vale Menjaga Keanekaragaman Hayati
- Puluhan Peserta Ikuti Yoga Class Wardah dan CitraCosmetic di Akkarena
“Bantuan PKH seharusnya mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, menciptakan kemandirian, dan menekan angka kesenjangan. Namun realitanya, yang terjadi justru sebaliknya,” tegasnya.

Dengan demikian, SANDRA menegaskan tuntutannya: Bupati Jeneponto segera mengambil sikap dengan memberikan rekomendasi pencopotan Korkab dan evaluasi pendamping PKH kepada Kemensos, serta mendorong APH mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi dalam penyaluran PKH di Jeneponto.
Para pengunjuk rasa diterima langsung oleh Bupati Jeneponto, Paris Yasir dan Sekda Jeneponto, Arifin Nur dan melakukan pertemuan di ruang rapat Sekda Jeneponto dengan menghadirkan Korkab dan Pendamping PKH, pihak Bank BRI serta sejumlah perwakilan aksi Sandra.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.