Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia Gelar Unjuk Rasa di Balaikota Makassar

Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia
Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia Gelar Unjuk Rasa di Balaikota Makassar, Selasa 18 Juni 2019

Terkini.id, Makassar – Massa demonstran sebanyak 20 orang yang menamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia pada Selasa, 18 Juni 2019, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Balaikota.

Unjuk rasa dipimpin oleh Koordinator aksi, Andi Pengeran Nasser dan Jenderal Lapangan (Jenlap) Rey Gunawan.

Aksi demonstrasi menyikapi pencaplokan tanah oleh Pemerintah Kota Makassar yang mengatasnamakan milik Caya Binti Dego dan Sanga Binti Dego.

Orasi dilakukan oleh massa aksi secara bergantian menggunakan mobil pick up warna hitam dan pengeras suara (toa). Pengunjuk rasa bahkan sempat membakar ban bekas.

Massa juga membawa poster ukuran 1×3 yang bertuliskan “Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia. Tegakkan Hukum Seadil-adilnya, Jangan Rampas Tanah Hak Milik Rakyat.”

Dalam aski unjuk rasa itu, A Syahrum selaku Kaban Kesbangpol Kota Makassar didampingi IPDA Sugianto (Kanit intel Polsek Ujung Pandang) menerima tuntutan massa.

Pada prinsipnya Syahrum menerima aspirasi demonstran dan akan dirapatkan bersama dengan instansi terkait kemudian disampaikan kembali kepada ahli waris.

Pernyataan sikap massa aksi

Sebelumnya, Kaban Kesbangpol yang tercatat pernah menjabat sebagai Camat Biringkanaya ini meminta kepada ahli waris menyurat ke DPRD Kota Makassar terkait masalah pencaplokan tanah milik Caya Binti Dego dan Sanga Binti Dego oleh Pemkot Makassar.

Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia mengeluarkan peryataan sikap, antara lain:

1. Mendesak Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar untuk segera menerbitkan pergantian surat sertifikasi hak milik atas nama Caya Binti Dego dan Sanga Binti Dego, sesuai ketentuan batas tenggang waktu pengumuan yang tertangal 4 November 2018.

2. Mendesak Pemkot Makasssar dalam hal ini Pertanahan Kota Makassar untuk segera mencabut papan bicara milik pemkot yang ada di atas lahan tersebut.

3. Mendesak dan meminta kepada Pemkot Makassar dalam hal ini pejabat Walikota Makssar dan seluruh instansi terkait yang ada di jajaran Pemkot Makassar untuk duduk bersama atau gelar perkara atas pengklaiman Pemkot Makassar atas lahan warga tersebut tanpa alas hak yang sah secara hukum

4. Segera mengambil upaya hukum terhadap oknum pejabat yang diduga terlibat dalam alih fungsi fasum fasos Makassar dan mengembalikan tanah milik warga yang secara hukum bukanlah merupakan asset Negara tetapi murni adalah kepemilikan warga.

5. Mendesak pejabat Walikota Makassar untuk segera mencopot Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar

6. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan membawa persoalan ini ke Kepala Kejaksaan Negeri kota Makassar untuk segara melakukan langkah langkah hukum terkait carut marut fasum fasos kota Makassar.

Pengunjuk rasa membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WITA dan situasi kembali aman terkendali.