Ketua DPRD Sulsel Siap Kawal Aspirasi BADKO HMI Sesuai Kewenangan Pemerintah

Terkini, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menerima langsung aksi demonstrasi yang digelar Badan Koordinasi (BADKO) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan di Kantor DPRD Sulsel, Senin 22 Juni 2026.

Meski tanpa didampingi anggota DPRD lainnya, Andi Rachmatika Dewi tetap menemui massa aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi serta tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Kehadirannya di tengah demonstran menjadi bentuk keterbukaan DPRD Sulsel terhadap penyampaian pendapat sebagai bagian dari proses demokrasi.

Dalam aksi tersebut, BADKO HMI Sulsel menyampaikan pernyataan sikap yang berisi kritik dan tuntutan terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait sejumlah persoalan yang dinilai masih membebani masyarakat.

Pernyataan sikap yang ditandatangani Jenderal Lapangan Muhammad Rafly Tanda itu menyoroti berbagai isu nasional, mulai dari meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, hingga dugaan penyimpangan dalam sejumlah program strategis nasional.

BADKO HMI Sulsel mendesak pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban masyarakat dan menstabilkan harga kebutuhan pokok. Mereka juga meminta DPR RI bersama pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.

Selain itu, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai berpotensi mengganggu kemandirian desa serta membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang terlibat dalam Program Badan Gizi Nasional (BGN) apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan maupun kerugian negara.

Pada tingkat daerah, BADKO HMI Sulsel menyoroti transparansi penggunaan Dana BOS Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel membuka dan mempublikasikan penggunaan anggaran tersebut sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat pengawasan terhadap seluruh program pendidikan yang bersumber dari APBD agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyimpangan.

Kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, BADKO HMI meminta seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang berjalan diusut tuntas tanpa pandang bulu, tanpa intervensi politik, dan tanpa tebang pilih. Sementara kepada DPRD Sulsel, mereka meminta fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis pemerintah semakin diperkuat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa kritik, masukan, dan tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

“Suara rakyat adalah fondasi utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, lebih responsif, dan berpihak pada kepentingan umum,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. Ia juga menilai keterlibatan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan merupakan bentuk partisipasi publik yang positif.

BADKO HMI Sulsel menegaskan bahwa aksi tersebut bukan sekadar agenda demonstrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional mahasiswa dalam mengawal pemerintahan agar tetap berjalan sesuai amanat reformasi dan kepentingan rakyat.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.