Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Hamzah Hamid menyebut anggaran penjagaan pos perbatasan mengalami pembengkakan. Untuk itu pihaknya meminta ada evaluasi yang lebih dalam terhadap petugas yang berjaga.
“Kemarin waktu evaluasi sempat dipertanyakan kenapa anggarannya membengkak. Kalau menurut saya yang harus dievaluasi adalah satuannya atau personel yang berjaga di sana,” kata Hamzah, Rabu, 5 Agustus 2020.
Hamzah pun meminta inspektorat untuk terlibat langsung dalam pengawasan anggaran yang akan dan telah digunakan untuk keperluan posko perbatasan.
“Khususnya itu personel, berapa orang ditugaskan karena para petugaslah yang paling banyak memakai anggaran setiap harinya. Jangan sampai pada waktu makan petugas baru ada,” terangnya.
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar itu menilai sebaiknya anggaran itu digunakan untuk lebih memperketat pengawasan di dalam kota, sebab di batas kota hanya dikerjakan asal-asalan.
- Hoaks Pemadaman Internet Nasional 25-27 September, Komdigi Telusuri Penyebar Surat Palsu
- Kolaborasi Gastronomi Makassar-Prancis, Aliyah Dorong Barongko Naik Kelas hingga Mendunia
- Nusapro Land Gelar Marketing Gathering Terra Nusa Perintis, Tegaskan Komitmen Regulasi dan Hadirkan Solusi Hunian dengan Pembiayaan Syariah
- Transformasi Digital Pemkot Makassar Berbuah Predikat Kota TP2DD Terbaik 2026
- SMAN 2 Raha Tembus Panggung Nasional, Bawa Nama Sulawesi di AXIS Nation Cup 2026
“Coba perhatikan yang diperiksa cuma yang naik motor, yang diukur suhu badannya juga cuma yang naik motor, yang naik mobil tidak. Diperbatasan juga kadang kosong dari penjagaan, jadi itu untuk apa di sana?” tanyanya.
Sementara, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rahmat Mappatoba membeberkan bahwa telah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp 8 miliar
“Anggaran tersebut sudah termasuk transpor, makan minum, logistik, dan lainnya di seluruh posko-posko yang ada,” sebutnya.
Anggaran tersebut, kata Rahmat, telah disalurkan ke BPBD Kota Makassar yang bersumber dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT).
“Itu dari BTT kita ambil, dan supporting anggaran, dan yang kelola itu BPBD, kalau yang sudah kita kucurkan kurang lebih Rp8 miliar,” pungkasnya.
Sementara, Kepala BPBD Kota Makassar Muhammad Rusli saat dihubungi belum memberikan respons hingga saat ini.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
