Mitra Terkini
Terkini.Id, Jakarta – Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atauPerpu Cipta Kerjatidak berpihak kepada pekerja.
Sebagai komisi yang ruang lingkup tugasnya ihwal ketenagakerjaan, Lucy menyebut beleid itu tidak menciptakan kepastian hukum bagi pekerja.
Dalam Perpu Ciptaker, Lucy mencontohkan pasal yang mengatur soal waktu istirahat dancuti.
Dia menyebut cuti panjang dihilangkan dalam aturan itu. Padahal, cuti panjang merupakan hak yang mestinya diberikan kepada pekerja.
“Melalui cuti panjang, diharapkan pekerja dapat memulihkan fisik dan psikisnya sehingga dapat kembali bekerja lebih bugar dan meningkatkan kinerjanya,” kata Lucy saat dihubungi, Senin, 2 Januari 2023, dilansir tempo.co.
Dalam Perpu Cipta Kerja, aturan soal waktu istirahat dan cuti tertuang dalam pasal 79. Perppu menghapus ayat d poin 2 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur soal istirahat panjang.
Jika sebelumnya istirahat panjang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dengan durasi minimal 2 bulan, aturan soal istirahat panjang dalam Perpu Cipta Kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama perusahaan tertentu.
Lucy turut menyoroti aturan baru dalam Perpu soal penambahan hari kerja dari yang sebelumnya 5 hari menjadi 6 hari. Menurut dia, aturan 5 hari kerja dalam seminggu sedianya sudah cukup.
“Sebab, produktivitas kerja tidak ditentukan oleh lamanya bekerja. Karena itu, lima hari kerja dalam seminggu kiranya sudah cukup,” kata dia.
Lucy mengatakan Perpu Cipta Kerja lebih berpihak kepada investor dan pengusaha. Menurut dia, hal inilah yang menjadi alasan penerbitan Perppu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.