Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyebutkan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerjasangat berbeda dengan draft yang diusulkan pihaknya ke pemerintah.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Mdsenang dengan banyaknya kritik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenalPerpu Cipta Kerja.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik tajam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja, Senin 2 Januari 2023.
Mantan komisioner KPK dan Dosen pasca sarjana Universitas Djuanda Bambang Widjojanto menyebutkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerjadapat dituding sebagai salah satu perilaku koruptif dari kekuasaan.
Anggota DPR Komisi IX Fraksi Partai Demokrat Lucy Kurniasari mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atauPerpu Cipta Kerjatidak berpihak kepada pekerja.