Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Ari Ashari Ilham menyebut Penjabat Wali Kota terakhir, Rudy Djamaluddin sibuk sendiri.
Menurutnya, warga Makassar sudah jenuh dengan pemerintahan Kota Makassar yang tidak kunjung memberikan solusi bagi masyarakat.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi isu pelantikan Wali Kota Makassar terpilih yang terancam molor dari 17 Februari 2021.
“Masyarakat sudah lama merindukan pemimpin definitif di Kota Makassar karena yang dipilih masyarakat Danny-Fatma. Kalau Pj ini kan pilihan gubernur, jadi saya merasa kalau memang ini tertunda dan ada indikasi ada pihak yang memperlambat bisa saja terjadi,” kata Ari, Rabu, 10 Februari 2021.
Ari mengatakan dalam kurun 1 tahun terakhir, Kota Makassar hanya dipimpin oleh Penjabat Wali Kota yang bukan pilihan rakyat. Sementara kinerjanya tak membawa hasil maksimal.
- Makin Kritis! Keluarga Besar, Parpol, Anggota DPRD hingga Sejumlah ASN Dikabarkan Tak Percaya Bupati Gowa
- Demi Kualitas Hidup Masyarakat, PT Vale-Kodim 1412 dan Pemkab Kolaka Wujudkan Hunian Layak dan Akses Kesehatan
- PLN Mobile Padel Competition 2026 'Smash Your Energy' Dimulai, Kolaborasi PLN dengan 52 Instansi
- Wabup Gowa Buka Kampoeng Eropa City Trail Run 2026, Didorong Jadi Kalender Event Tahunan Gowa
- PT Bumi Karsa Dorong Transformasi Digital Konstruksi lewat Penguatan Kompetensi BIM
“Saya sudah melihat dari komentar masyarakat Makassar kenapa Makassar sebagai ibu kota diisi Pj terus? Kalau berganti Pj berganti kebijakan. Apalagi kita lihat pj terakhir ini sibuk sendiri,” tuturnya.
Sekertaris DPD NasDem Kota Makassar itu mengatakan tidak ada alasan pelantikan kepala daerah terpilih untuk ditunda. Pasalnya, sebagai ibu kota provinsi di Sulsel, Makassar tidak memiliki gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya merasa seharusnya Gubernur Sulsel (Nurdin Abdullah) lebih memprioritaskan Makassar, karena Makassar sudah selesai,” kata dia.
“Jadi urusan di Kemendagri bisa dipercepat, kecuali memang usahanya provinsi sudah maksimal. Tapi jika Mendagri belum membolehkan proses (pelantikan) itu tidak bisa apa-apa, tapi Makasar saya harap bisa diprioritaskan karena ibu kota provinsi,” pungkasnya
Sementara, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan berujar komunikasi antara kepala daerah terpilih dengan gubernur harus intens.
“Pj wali kota harus mampu menjembatani komunikasi gubernur dengan Wali Kota terpilih, sehingga tidak muncul di publik bahwa ini ada pola komunikasi yang tidak efektif. Saya kira gubernur mampu melakukan langkah-langkah supaya tidak ada kendala di kementerian supaya berjalan tepat waktu proses pelantikan,” terangnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
