Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar Yeni Rahman menyoroti terlalu banyak program pemerintah kota dalam menangani pandemi Covid-19. Hasilnya, kata dia, menjadi tumpang tindih dan tak efektif di lapangan.
Program tersebut mulai dari Satgas Covid-19 Hunter, Master Recover, hingga Detektor Covid-19. Seluruh program tersebut, kata dia, menjadi tak berguna ketika pemerintah kota meminta ASN dan tenaga honorer untuk terlibat.
“Satgas Covid-19 sudah bagus, itu saja yang dipakai. Kalaupun kegiatannya dimodifikasi tak apa-apa. Dulu ada master recover, apa dia kerja sekarang? dia sudah jadi camat kan. Harusnya program pemerintah terukur dan terencana,” kata Yeni, Senin, 27 Desember 2021.
Ihwal kebijakan pemerintah kota melibatkan ASN dan tenaga honorer untuk mencari orang agar melakukan vaksinasi, Yeni mengatakan hal itu tak memiliki benang merah dan korelasi. Tugas tersebut justru membebani ASN dan tenaga honorer.
Ketimbang melibatkan ASN dan tenaga honorer untuk mempercepat vaksinasi Covid-19, Yeni mengatakan jauh lebih baik bila tugas tersebut diberikan kepada kader posyandu.
- Ancaman El Nino Mengintai, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Minta Direksi Definitif PDAM Segera Ditetapkan
- Reses Ketiga, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusli Serap Aspirasi Warga Kecamatan Makassar
- Soroti Maraknya Kasus Begal, Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas Desak Pemkot Beri Solusi Kongkrit
- Serap Aspirasi Warga Biringkanaya, Anggota DPRD Makassar Odhika Cakra Fokus Kawal Perbaikan Jalan
- Anggota DPRD Makassar Andi Odhika Cakra Serap Aspirasi Warga di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya
Kader Posyandu, kata dia, jauh lebih memahami situasi di lapangan. Selain itu, pendapatan sudah pasti jauh lebih terperinci dan detail.
“Kalau ASN dan honorer, misalnya, ada satu ASN di satu tempat banyak sekali, pasti timpang. Mereka sudah terlalu banyak beban,” kata dia.
Menurutnya, ASN dan tenaga kontrak sudah pasti mendukung pemerintah kota, “Jangan ragukan kinerjanya, tapi harus sesuai tupoksinya,” kata dia.
Di sisi lain, Yeni juga meminta pemerintah kota memberi apresiasi kepada kader Posyandu.
“Jangan selalu atas dasar kemanusiaan. Apalagi ada banyak tenaga kontrak di dinas kesehatan. Mereka ikhlas bekerja, pemerintah kota juga harus ikhlas mengeluarkan uang banyak-banyak,” sebutnya.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mensyaratkan peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Laskar Pelangi (tenaga kontrak) membawa warga lanjut usia atau lansia untuk melakukan vaksinasi Covid-19.
Danny mengatakan hal itu untuk menggenjot realisasi vaksinasi lansia yang cakupannya masih minim di Kota Makassar.
“Jadi mulai memang kapling neneknya, orang tuanya, tantenya yang belum vaksin, dia bawa kartu vaksin. Sebelum dia penempatan maka dia harus beri kartu vaksin 10 orang,” kata Danny Pomanto.
Danny menegaskan hal ini akan menjadi salah satu syarat wajib untuk bekerja di lingkup Pemerintah Kota Makassar.
“Harus jadi pejuang negara, laskar kan pemberani. Jadi dia cari khusus lansia, pokoknya orang tua yang kita kenal,” katanya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.