Bantah Keras Visi Politik Anies Adalah Rasisme, Anggota TGUPP: 4 Tahun Pimpin Jakarta, Tak Ada Satu pun Kebijakannya yang Rasis

Terkini.id, Jakarta – Anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), Tatak Ujiyati membantah keras bahwa visi politik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan adalah rasisme.

Tatak Ujiyati mengatakan bahwa selama empat tahun memimpin, taka da satu pun kebijakan Anies Baswedan yang rasis

“Dugaan yang terbukti keliru. Empat tahun memimpin Jakarta, tak ada satupun kebijakan Anies yang rasis,” kata Tatak Ujiyati, sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 30 April 2022.

Menurut Tatak Ujiyati, kebijakan Anies Baswedan memberi ruang agar semua warga setara.

“Terbukti bawah kepemimpinan Anies, indeks demokrasi DKI Jakarta meningkat 4 tahun berturut-turut. BPS loh yang meneliti,” katanya.

Bersama pernyataannya, ia membagikan cuitan pegiat media sosial, Rudi Valinka yang membagikan berita berjudul “Setara: Visi Politik Aies Baswedan Adalah Rasisme”.

Berita Detik News yang diterbirkan pada tahun 2027 tersebut membahas soal pidato perdana Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pidato Anies Baswedan saat itu disebut menimbulkan kontroversi, terutama terkait penggunaan kata “pribumi”.

Ketua Setara Instutite, Hendardi menyebut bahwa pidato tersebut menggambarkan visi politik Anies Baswedan.

“Menyimak pidato pertama Anies setelah dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta, publik menjadi mafhum bahwa visi politik Anies adalah rasisme,” kata Hendardi pada Senin, 17 Oktober 2017.

Hendardi menilai, pidato Anies Baswedan itu menunjukkan bahwa politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi gubernur, tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta.

“Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan nonpribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya,” katanya.

Hendardi menilai bahwa pada awalnya, banyak pihak yang beranggapan politisasi identitas agama, ras, dan golongan adalah sebatas strategi destruktif pasangan Anies-Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Artinya, lanjut dia, politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas hingga memenangi Pilkada. Namun, pidato politik Anies mengungkap hal yang lebih besar lagi.

Pernyataan Anies, menurutnya, bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras.

“Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genosida, seperti di Myanmar. Genosida tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk penegasan ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta,” ujarnya.

Hendardi melanjtkan, Anies Baswedan bisa dianggap melanggar Instruksi Presiden No. 26/1998 yang pada intinya melarang penggunaan istilah “pribumi” dan “non-pribumi” untuk menyebut warga negara.

“Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” tegasnya.

Hendardi menyinggung bahwa pada hari pertama bekerja, seharusnya Anies melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas.

Tapi, ia menilai, Anies Baswedan justru malah mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis.

“Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga,” pungkas Hendardi.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.