ASN Pemkot Makassar Dilarang Cuti Seiring dengan Pergeseran Peringatan Maulid Nabi

Terkini.id, Makassar – Pemerintah menggeser peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang seharusnya jatuh pada Selasa, 19 Oktober 2021 ke Rabu, 20 Oktober 2021.

Pergeseran ini ditetapkan melalui surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. SKB itu diteken pada 18 Juni 2021.

Sejalan dengan hal tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang cuti dan bepergian ke luar kota pada 18-22 Oktober 2021. 

Baca Juga: Ribuan Siswa SD di Makassar Segera PTM: Jangan Sampai Orang...

Larangan ASN cuti dan bepergian saat hari libur nasional ini tertuang dalam SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021.

Merespons itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Andi Siswanta Attas mengatakan bila ada larangan cuti, berarti surat cuti tidak akan dikeluarkan.

Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Fokus Benahi Fasilitas Kesehatan

“Kalau ada keluar surat cutinya yang salah adalah yang mengeluarkan surat cuti,” ujar Siswanta, Kamis, 14 Oktober 2021.

Apabila ada ASN lingkup Pemerintah Kota Makassar yang ditemukan tetap nekat melakukan cuti. Ia mengatakan yang bersangkutan pasti akan diperiksa.

“Nanti kita periksa lagi. Kenapa dia nekat? apa hukumannya? Yang jelas tidak akan keluar surat cuti karena dilarang ambil cuti. Kalau ada pejabat yang keluarkan cuti, pejabatnya yang dikena kenapa keluarkan sedangkan ada edaran,” kata dia.

Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Makassar Fokus Benahi Fasilitas Kesehatan

Saat ditanya apakah berpotensi dilakukan pemecatan, Atta menyebutkan, pelanggarannya akan ditinjau apakah masuk kategori ringan, sedang atau berat.

“Dia masuk kategori mana itu berdasarkan nanti hasil pemeriksaan teman-teman BKPSDM,” pungkasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, jenis hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selain, hukuman disiplin sedang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Kemudian, hukuman disiplin berat tersebut terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 

Bagikan