Masuk

Bahas Pancasila, La Nyalla: Kenapa Negara Ini Jadi Sekuler?!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, La Nyalla singgung sekulerisasi ketika dirinya membahas Pancasila.

Menurutnya negara dengan Pancasila ini justru cenderung sekuler, ia menilai bahwa itu bertentangan dengan sila pertama dalam pancasila.

Bahkan dirinya mengatakan ada keinginan pihak tertentu untuk memisahkan agama dan negara di Indonesia. Padahal, kata dia, Indonesia adalah negara berketuhanan seperti yang tertulis dalam Sila Pertama Pancasila.

Baca Juga: 29 Bakal Calon Anggota DPD RI BMS, KPU Sulsel Beri Kesempatan Perbaikan

“Apabila negara ini adalah negara yang berketuhanan seperti tertulis dalam Sila Pertama Pancasila,” ujar La Nyalla di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur.

“mengapa negara ini cenderung menjadi sekuler dengan adanya keinginan pihak tertentu memisahkan agama dan negara?,” ujar La Nyalla dikutip dari Tempo.co, pada Rabu, 1 Juni 2022.

Simposium yang digelar di Ende itu merupakan rangkaian acara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Baca Juga: Maju DPD RI, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel Optimis Raih Dukungan Masyarakat

La Nyalla mempertanyakan apakah Pancasila masih konsisten diterapkan sebagai falsafah dan landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena agama kerap disebut politik identitas.

“Akibatnya apa? Kita menyaksikan polarisasi masyarakat semakin meningkat akibat pertentangan politik Identitas. Sampai-sampai anak bangsa kita secara tidak sadar seolah membenturkan pilihan antara Pancasila atau agama,” ujar La Nyalla menjelaskan.

“Padahal tidak ada satu tesis pun yang menjelaskan bahwa Pancasila bertentangan dengan agama!,” ujarnya menegaskan.

La Nyalla mengajak semua peserta simposium untuk mengingat kembali pada tanggal 13 November 1998 saat Reformasi melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

Alasan pencabutan, kata dia, Ketetapan MPR tentang P4 karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

 

Ia mengatakan sejak November 1998, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

 

“Demi apa semua itu dilakukan? Jawabnya demi menjadi bangsa lain. Demi menjadi bangsa yang dianggap Demokratis dalam ukuran kaca mata Barat. Inilah yang kerap saya sebut bahwa kita sebagai bangsa telah durhaka kepada para pendiri bangsa,” tegasnya.