Setelah Bambu, Anies Baswedan Kembali Dikritik Soal Program Lidah Mertua

Terkini.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, sebelumnya mengungkapkan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi polusi udara di Ibukota tersebut adalah menanam lidah mertua (sansevieria trifasciata).

Program itu pun dikritik lantaran tidak begitu efektif untuk menurunkan polusi Jakarta.

Juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Ariyanu, menyatakan pemerintah DKI seharusnya fokus pada pengendalian sumber pencemaran.

“Selama sumbernya tidak dikendalikan, mau berapa tanaman lidah mertua tidak akan cukup karena polutannya akan terus bertambah,” terang Bondan seperti dilansir dari Tempo, Sabtu, 20 Juli 2019.

Menurut Bondang, keinginan Anies menanam lidah mertua hanya bermanfaat memproteksi kualitas udara Jakarta untuk sementara waktu.

Sementara, solusi jangka panjang agar DKI terbebas dari polutan adalah dengan mengendalikan sumber pencemarannya. “Apabila sumbernya tidak dikendalikan akan percuma.”

Adapun Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi tak menampik tanaman lidah mertua dapat mengurangi tingkat polutan.

Akan tetapi, cara itu berfungsi cuma untuk polusi lokal seperti di dalam rumah. Itu pun tidak signifikan efeknya.

“Masyarakat akan tetap terpapar polutan jika input atau sumber-sumbernya tidak dibatasi,” ucap dia. “Kalau pemda mengatakan itu sebagai solusi, kami kira pemda tidak menangkap masalah utamanya.”

Lelang Pengadaan Lidah Mertua

Bondan dan Tubagus menanggapi program DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan yang sedang melelang pengadaan dalam jumlah besar tanaman lidah mertua (sansevieria trifasciata).

Lidah mertua akan ditanam di atap-atap gedung perkantoran di Ibukota sebagai salah satu cara mengurangi polusi udara.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Darjamuni menerangkan bahwa rencananya penanaman dilakukan pertama-tama di atap kantor dinas yang dipimpinnya sebagai percontohan.
Selanjutnya, anak buah Anies tersebut berharap penanaman diperluas ke kantor-kantor suku dinas dan wali kota di DKI Jakarta.

Berita Terkait