Bantah Minta Saham Freeport, Haris: Semua Argumen Saya, Ada Buktinya

Terkini.id, Jakarta- Aktivis, pengacara, dan Direktur Lokataru Haris Azhar mengaku punya bukti untuk membantah tudingan yang menyebutnya pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Seperti yang diketahui, tudingan itu disampaikan pengacara Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, dalam tayangan “Mata Najwa” yang diunggah di YouTube Najwa Shihab pada 30 September 2021.

Haris Azhar menyatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Luhut dan membahas permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Baca Juga: KKB Tembak 2 Anak di Sugapa, Humas Polda Papua: 1...

Lebih lanjut Haris menjelaskan, ia memang pernah bertemu dengan staf dan deputi Menko Marves dalam pertemuan tanggal 4 Maret 2021. Saat itu, ia datang sebagai kuasa hukum dari tiga hingga empat masyarakat adat di Mimika, Papua, yang semestinya mendapatkan pembagian saham dari perusahaan tambang itu.

“Saya minta saham? Memangnya saya siapa? Pertama saya jelaskan, saya datang atas nama kuasa hukum masyarakat adat, tiga-empat kampung di sekitar Freeport Indonesia di Mimika,” ujar Haris, Rabu 13 Oktober 2021

Baca Juga: Holywings dan Marabunta Ditutup, Kapolrestabes: Pelaku Usaha Bandel

Saat itu, pertemuan dilakukan untuk membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua yang tinggal di sekitarnya.

Haris tegaskan bahwa pertemuan itu terjadi hanya satu kali. Sebab, selama ini tata kelola saham tidak dibarengi dengan penyusunan Perda yang menjadi payung hukum.

“Saya ke Menko (Marves) memberi tahu agar negara membantu munculnya Perda di tingkat kabupaten,” ujar dia.

Baca Juga: Holywings dan Marabunta Ditutup, Kapolrestabes: Pelaku Usaha Bandel

Haris Azhar mengungkapkan, setelah pertemuan itu, belum ada upaya perbaikan yang dilakukan Luhut pada situasi tersebut.

“Semua argumentasi saya ada buktinya, surat audiensi, surat kuasa, dan legal opinion,” tuturnya, dilansir dari Kompas.

Pernyataan ini disampaikan Haris menyusul tudingan dari kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang yang mengatakan bahwa Haris sempat menemui Luhut untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Lagi-lagi, Haris menegaskan bahwa pertemuan itu bukan untuk meminta saham PT Freeport Indonesia untuk dirinya.

“Menurut saya aneh, pemerintah pusat gembar gembor divestasi saham, berhasil memberikan jatah saham ke masyarakat adat, tapi regulasi tata kelola tersebut dibiarkan tidak ada peraturan daerah (perda)-nya,” ucap dia.

Bagikan