Makassar Terkini
Masuk

Bappenas : Keputusan Mengenai Kepala Otorita IKN Nusantara Berada di Tangan Presiden

Terkini.id, Jakarta – Keputusan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mengenai pemilihan Kepala Otorita IKN ada baiknya jika ditanyakan langsung ke pihak Istana.

“Kalau soal itu ditanya ke Istana saja. Keputusan mengenai Kepala Otorita berada di tangan Presiden. Beliau pasti akan menunjuk figur yang paling tepat untuk mengemban amanah tersebut,” kata Tim Komunikasi IKN Bappenas, Sidik Pramono, seperti yang dikutip dari Kompascom. Rabu, 23 Februari 2022.

Kepala dan Wakil Kepala Kewenangan IKN pertama akan dicalonkan dan diangkat oleh presiden paling lambat dua bulan setelah UU IKN disahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Jokowi wajib melantik Ketua Otoritas IKN pada 15 April 2022, sesuai dengan tanggal peraturan itu diberlakukan.
Beberapa waktu lalu, Jokowi merilis persyaratan bakal calon Kepala Otorita IKN. Dia mencari seseorang dengan keahlian arsitektur dan pengalaman kepemimpinan sebelumnya di area tersebut.

Sejumlah tokoh yang dianggap cocok dengan kriteria itu dihadirkan untuk dibahas. Di antara mereka ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (sekarang Menteri Sosial), Wali Kota Makassar Danny Pomanto, dan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Jokowi juga menyebutkan sejumlah kemungkinan pilihan kepala Otoritas IKN pada awal Maret 2020. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta Abdullah Azwar Anas, mantan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro, dan mantan Direktur Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana adalah nama-namanya.

Bambang Susantono adalah nama lain dalam daftar calon Ketua Otoritas IKN. Awalnya, lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) ini bekerja di Departemen Pekerjaan Umum.

Pada tahun 1996, ia lulus dari University of California, Berkeley dengan gelar master dalam perencanaan kota dan wilayah.

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014, dan pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007-2010.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) IKN, kepala dan wakil kepala otorita memegang jabatan selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Kepala dan wakil kepala otorita dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden sebelum masa jabatannya berakhir.

Penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Otorita IKN juga merupakan hak prerogatif Presiden. Sebab, kedudukan Kepala Otorita IKN setingkat dengan menteri.

Menurut Pasal 5 Ayat (4) UU IKN, penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Otorita IKN dilakukan oleh presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Namun, bentuk konsultasi itu bukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), melainkan hanya melalui pemberitahuan dari Presiden kepada DPR.