Makassar Terkini
Masuk

Telah Resmi Dilantik, Jokowi Puji Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe

Terkini.id, Jakarta – Baru saja dilantik, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Kepala IKN Nusantara Dhony Rahajoe mendapat pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada Kamis, 10 Maret 2022, saat memimpin Rapat Terbatas Pembahasan IKN di Istana Merdeka, Jokowi menyebut bahwa Bambang dan Dhony merupakan kombinasi yang baik.

“Baru saja kita lantik Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita. Menurut saya, (mereka) adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,” kata Jokowi sebagaimana dilansir dari Cnnindonesiacom. Kamis, 10 Maret 2022.

Bambang ahli di bidang infrastruktur, pembangunan kota, dan transportasi, menurut Jokowi.

Bambang juga dikatakan memiliki pengetahuan di bidang keuangan karena pernah memimpin Asian Development Bank (ADB).

Di sisi lain, Dhony dikabarkan memiliki rekam jejak yang solid di industri real estate. Jokowi yakin Dhony menguasai semua aspek pengembangan properti.

“Akan gampang sekali beliau berdua berbicara dengan Pak Harso (Kepala Bappenas Suharso Monoarfa) untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti dengan Pak Menteri PU dalam pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi dengan Pak Menko Luhut,” ucapnya.

Bambang dan Dhony langsung diminta segera kerja oleh Jokowi. Dia ingin semua kementerian bekerjasama dengan Otorita IKN Nusantara.

Lembaga tersebut kemudian diminta untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

“Kita libatkan dan komunikasi ke berbagai elemen kenapa sih ada pemindahan ini,” ujarnya.

Jokowi mencanangkan pemindahan ibu kota negara sejak terpilih pada Pilpres 2019. Dia bermimpi ibu kota negara akan menjadi langkah awal pemerataan pembangunan.

Mantan Wali Kota Solo itu pun berhasil mengecilkan RUU Ibu Kota Negara di DPR. Undang-undang itu didukung 8 dari 9 fraksi di parlemen. Pemindahan ibu kota negara tinggal menunggu penerbitan keputusan presiden.