Basuki Tjahaja Purnama Kritik BPK yang Tidak Diawasi: Tidak Adil

Terkini.id, JakartaBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok  Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya.

Pasalnya, apabila BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya.

“Jadi semua putusan ada di BPK dan mereka dikasih undang undang BPK itu, tidak boleh ada pihak ketiga melakukan perhitungan, dia putuskan A harus terima A, selesai Anda,” ujar Ahok.

Baca Juga: Saling Sindir, Jubir Erick Thohir: Jangan Sampai Ahok Komut Rasa...

Ia bahkan mengungkapkan apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK.

Ahok bahkan menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri.

Baca Juga: Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga Minta Ahok Tidak Berlagak Seperti...

Akibatnya, terdapat oknum yang memanfaatkan celah tersebut.

“Jadi, ada kesan begini ‘tenang kalo BPK sudah periksa dan dinyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita,” jelasnya. Dilansir dari CNN. Kamis, 25 November 2021.

Ahok, kemudian, menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga Minta Ahok Tidak Berlagak Seperti...

Menurutnya, saat itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tinggi. Pasalnya, menurut BPK, seharusnya Ahok sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah.

“Dia mempersoalkan, kenapa Anda beli tanah dengan harga NJOP, sedangkan Anda seorang gubernur bisa menentukan NJOP berapa. Kenapa anda gunakan NJOP yang mahal, sementara di gang-gang belakang ada NJOP yang murah,” jelasnya.

Ia pun membalas bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan. Apabila harganya diturunkan ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut.

Bagikan