Bawaslu Tetapkan Wali Kota Makassar Langgar Kode Etik, Danny: Apa yang Salah?

Danny Pomanto
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melayangkan protes terhadap keputusan Bawaslu Kota Makassar yang menetapkan dirinya melanggar kode etik ihwal sikapnya membela 15 camat secara terang-terangan.

“Apanya yang salah?” tanya Danny. “Dengan membela camat yang saya anggap tidak pernah menyebut apapun,” kata dia saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa 16 April 2019.

Danny menilai penetapan dirinya melanggar kode etik berkaitan dengan unsur politik. Dia merasa heran dengan keputusan tersebut.

“Camatnya saja tidak salah, kok saya yang salah. Inikan berbau politik. Kalau saya tidak ada masalah, saya sudah biasa menghadapi yang seperti ini,” kata Danny.

Bawaslu sudah merekomendasikan kasus Danny ke Kemendagri

Sebelumnya, pada 13 April 2019, Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih menyebut bahwa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah melanggar kode etik.

“Kami sudah memutuskan kepada Pak Danny Pomanto dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Kita sudah rekomendasikan ke Kemendagri untuk memberikan apa sanksinya,” ujarnya kepada pewarta di Warkop Pak Gendut, Jalan Hertasning, Makassar, Sabtu 13 April 2019

Dia mengatakan, keterlibatan Danny Pomanto siap pasang badan membela 15 Camat yang diduga melakukan kampanye dukungan kepada Capres 01 Jokowi, sangat mencoreng etika sebagai kepala daerah.

“Sebagai kepala daerah janganlah berpihak seperti itu, sebagai pejabat negara kan punya etika. Soal sanksinya apa itu bukan kewenangan kami jadi biar Kemendagri yang berikan,” ujar Komisioner Bawaslu Makassar.

Komentar

Rekomendasi

6 Startup MDV Wakili Makassar di Kompetisi Nasional Digital Valley

Hamzah Ahmad Ceritakan Pengalamannya Selama Menjabat Dirut PDAM Makassar, Dililit Utang Rp450 Miliar

Pilwali 2020, 2.297 Petugas Bawaslu Makassar Terjamin BPJamsostek

Gelar Rapat Koordinasi, Panitia HBH Ikatek Unhas Matangkan Persiapan EMU 2020

Sudah Diberlakukan 5 Tahun, Perda KTR Masih Butuh Sosialisasi, Ini Alasannya

Bawaslu Makassar Limpahkan Dugaan Pelanggaran None ke KASN

Soal Calon Pendamping, Deng Ical Tunggu Hasil Survei Bulan Januari

Ini Penyebab Calon Direksi Perumda Air Minum Kota Makassar Tidak Lulus Berkas

PII Pusat Gelar Rapat Pleno Awal Tahun di Gedung Griya Rekayasa Indonesia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar