Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melayangkan protes terhadap keputusan Bawaslu Kota Makassar yang menetapkan dirinya melanggar kode etik ihwal sikapnya membela 15 camat secara terang-terangan.
“Apanya yang salah?” tanya Danny. “Dengan membela camat yang saya anggap tidak pernah menyebut apapun,” kata dia saat ditemui di Kantor Wali Kota Makassar, Selasa 16 April 2019.
Danny menilai penetapan dirinya melanggar kode etik berkaitan dengan unsur politik. Dia merasa heran dengan keputusan tersebut.
“Camatnya saja tidak salah, kok saya yang salah. Inikan berbau politik. Kalau saya tidak ada masalah, saya sudah biasa menghadapi yang seperti ini,” kata Danny.
Bawaslu sudah merekomendasikan kasus Danny ke Kemendagri
Sebelumnya, pada 13 April 2019, Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kota Makassar, Sri Wahyuningsih menyebut bahwa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto telah melanggar kode etik.
- Wali Kota Munafri Ibaratkan Makassar Taman Bunga: Saya Akan Bersihkan Ilalang yang Menutupi Keindahan
- Wali Kota Makassar Munafri Tegaskan Proyek PSEL Tetap Berjalan, Penetapan Lokasi Masih Dimatangkan
- Wali Kota Makassar Pastikan Pembenahan TPA Tamangapa Terus Berlanjut, Menteri LH Apresiasi Progres Sanitary Landfill
- Wali Kota Makassar Sambut Program Pelatihan Gratis Singapura, Guru hingga Nelayan Diusulkan Jadi Peserta
- Wali Kota Munafri Hadiri Pembukaan Rakornas APINDO ke-35, Tiga Menteri Jadi Pembicara Utama
“Kami sudah memutuskan kepada Pak Danny Pomanto dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Kita sudah rekomendasikan ke Kemendagri untuk memberikan apa sanksinya,” ujarnya kepada pewarta di Warkop Pak Gendut, Jalan Hertasning, Makassar, Sabtu 13 April 2019
Dia mengatakan, keterlibatan Danny Pomanto siap pasang badan membela 15 Camat yang diduga melakukan kampanye dukungan kepada Capres 01 Jokowi, sangat mencoreng etika sebagai kepala daerah.
“Sebagai kepala daerah janganlah berpihak seperti itu, sebagai pejabat negara kan punya etika. Soal sanksinya apa itu bukan kewenangan kami jadi biar Kemendagri yang berikan,” ujar Komisioner Bawaslu Makassar.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.