Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Belum lama ini, aktivis Tionghoa, yakni Lieus Sungkharisma, buka-bukaan soal pembentukan P3RI alias Panitia Penjaringan Presiden Republik Indonesia.
Usut punya usut, gebrakan tersebut dibuatnya guna memastikan aspirasi dan hak warga negara menentukan calon presiden dipenuhi.
Seperti diketahui, sebelumnya Lieus juga mengajukan judicial review menggugat presidential threshold (preshold) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tak sampai di situ, kini Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) tersebut juga mantap membentuk P3RI.
“Ini gerakan yang sudah lama saya lakukan,” bukanya, dikutip terkini.id dari RMOL pada Selasa, 15 Februari 2022.
- Heboh! Yusuf Dumdum Sebut Lieus Sungkharisma Sebagai Bandit Pemakan Babi Akibat Dukung Roy Suryo
- Lieus Sungkarisma Bandingkan Meme Stupa Candi Borobudur Dengan Patung Buddha Mirip Gus Dur
- Lieus Sungkharisma Sindir Pelapor Roy Suryo: Ajak Dharmapala Nusantara Debat, Belajar Agama di Mana?
- Dukung Roy Suryo, Lieus Sungkharisma Tantang Debat Pelapor: Dharmapala Nusantara Belajar Agamanya di Mana
- Tanggapi Lieus, Eko Kuntadhi: Kayaknya Tahun 1998 Rizieq Masih Jualan Minyak Wangi deh, FPI Belum Ada
“Sejak tahun 2008 saya sudah menyuarakan perlunya rakyat dilibatkan dalam penentuan calon presiden di Republik ini.
Pada Pemilu 2008, Lieus bahkan membuat gerakan penjaringan calon presiden dengan membentuk Dewan Integrasi Bangsa (DIB) yang melibatkan sejumlah tokoh organisasi kepemudaan dan juga tokoh nasional.
“Semua itu didorong oleh fakta bahwa gerakan reformasi yang diharapkan membawa angin perubahan bagi Republik Indonesia untuk menjadi negara yang lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera, ternyata gagal diwujudkan meski waktu itu reformasi sudah berjalan hampir 20 tahun.”
Katanya, kegagalan itu terjadi karena bangsa ini gagal memilih presiden yang benar-benar bisa menjalankan amanat reformasi.
Reformasi hanya melahirkan banyak partai, tapi gagal memilih presiden yang benar-benar berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, Lieus mengatakan akan terus menyuarakan pentingnya rakyat dilibatkan dalam proses penentuan dan penetapan calon presiden.
Tak seperti saat ini, misalnya, di mana nasib bangsa sepenuhnya diserahkan pada hegemoni partai politik yang begitu kuat.
“Seolah rakyat tak punya hak. Sejak reformasi, semua urusan bangsa ditentukan oleh partai politik.”
Namun pada Pemilu 2014 dan 2019, Lieus melalui DIB serta Jaring Aspirasi Rakyat gagal mendorong partai-partai untuk melakukan konvensi pemilihan calon presiden berdasarkan penjaringan aspirasi rakyat.
Sejumlah partai politik dengan perolehan suara yang cukup significan pada pemilu, memang mencoba melakukan konvensi.
“Tapi itu dilakukan setengah hati. Apalagi pada kenyataannya, wakil-wakil partai-partai politik itu di DPR menyetujui presidential thresold 20 persen.”
Kini, meski proses gugatannya di MK masih berjalan, Lieus tetap optimis hakim MK akan mengabulkan gugatannya agar presidential threshold menjadi nol persen.
“Dengan begitu setiap orang berhak jadi presiden di negeri ini.”
Untuk itulah Lieus kemudian membentuk P3RI. Tujuannya, untuk mengajak semua warga negara peduli dan ikut memikirkan soal kepemimpinan nasional di negeri ini.
Hal itu termasuk menyuarakan amanat UUD 1945 bahwa semua warga negara berhak untuk menjadi presiden.
“Jadi P3RI ini bukan untuk gagah-gagahan.”
Menurutnya, P3RI akan melakukan serangkaian gerakan penyadaran politik dan sekaligus penjaringan terhadap putra-putra terbaik bangsa untuk jadi presiden.
Dalam artian, P3RI akan memberi ruang kepada semua warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia, maju dan berkompetisi secara sehat.
“Jadi, partai-partai politik tidak bisa lagi praktik dagang sapi dan rakyat tidak terus-menerus dijebak seperti membeli kucing dalam karung.”
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.