Beredar Tudingan TMII Bukan Diambil Alih Negara, Melainkan Keluarga Jokowi, Moeldoko: Pemikiran Primitif

Terkini.id, Jakarta – Belakangan, publik gempar membicarakan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang diambil alih dan akan dikelola oleh negara.

Namun, tak lama setelah diumumkannya pengambilalihan pengelolaan TMII ini, muncul kabar tak sedap yang menyebutkan bahwasanya keluarga Presiden Jokowi-lah yang akan mengelola TMII.

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya angkat bicara dan dengan tegas membantah kabar miring tersebut.

Baca Juga: Kritik Ali Ngabalin, Anwar Abbas: Dia Ini Merusak Citra Presiden...

Menurut Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) itu, pemikiran yang menuding demikian termasuk pemikiran primitif. 

“Itu pemikiran primitif,” tegas Moeldoko saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta pada Jumat lalu, 9 April 2021, dikutip terkini.id dari Pikiran Rakyat.

Baca Juga: Gerindra Minta Jokowi Tak Dikait-kaitkan dengan Kisruh TWK KPK: Gak...

Moeldoko juga menegaskan hingga sejauh ini tak ada satu kata pun dari Presiden Jokowi yang mengindikasikan berencana membuat yayasan baru.

Melalui bantahan yang disampaikannya, Moeldoko lantas berharap agar tidak ada lagi kabar atau informasi simpang siur yang beredar di masyarakat.

“Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu,” tambahnya lagi, dilansir terkini.id dari Antara.

Baca Juga: Sebut Jokowi Harusnya Buka Suara atas Meninggalnya Tengku Zul, Rocky...

Sebagai informasi, rencananya Pemerintah akan memercayakan pengelolaan TMII ke depan kepada BUMN pariwisata.

Pemerintah juga telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Tim ini diketahui diberi waktu selama tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini, Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu.

Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi “assessment”, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta dan kerja sama dengan Pemerintah atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangani persoalan yang ada.

“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” terang Moeldoko.

Pengambilalihan TMII oleh negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan.

Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami oleh Yayasan Harapan Kita.

Bahkan nilainya berdasar informasi dari Moeldoko, yaitu mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

Menteri Sekretaris Negara, yakni Pratikno, juga sudah menegaskan pernyataan yang serupa.

Menurutnya, dengan dikelola oleh BUMN, maka TMII akan berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara. 

Bagikan