Masuk

Besok, PA 212 dan FPI Gelar Aksi di Istana Jokowi Tolak UU Cipta Kerja

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Kelompok FPI dan PA 212 akan demo UU Cipta Kerja bakal menyerbu kantor Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020. 

FPI dan PA 212 gantian dengan buruh dan mahasiswa yang berdemo berjilid-jilid pekan lalu.

Mereka akan melakukan aksi bersama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan ormas lainnya.

Baca Juga: Novel Bamukmin Sebut Islam Mengharamkan Wanita Jadi Presiden

Dalam pernyataannya, di sejumlah poster-poster yang mereka buat, baik FPI, GNPF, dan PA 212 serta puluhan ormas lain siap melakukan demo UU Ciptaker pada, Selasa 13 Oktober 2020 mendatang.

Istana Negara akan jadi target sasaran demo yang melibatkan massa dalam jumlah banyak itu.

“Instruksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI), kepada Korda dan Korwil di seluruh Indonesia untuk mengadakan aksi penolakan UU Ciptaker dan tuntutan dikeluarkannya Perppu. Serentak di wilayah masing-masing, Selasa 13 Oktober 2020. Jangan pulang sebelum UU Ciptaker tumbang,” demikian bunyi salah satu poster FPI yang dibagikan di HRS Media Center di akun media sosialnya, disitat Minggu 11 Oktober 2020 kemarin.

Baca Juga: PBNU Kritik Politik ldentitas, PA 212: Padahal Mereka yang Bermain Politik

Mereka menyebut demo ini sebagai Aksi 1310.
Demo sedianya disebutkan bakal dilakukan pada Selasa 14 Oktober, dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Adapun titik kumpul mereka yakni di Patung Kuda.

Diketahui, aksi menjadi lanjutan dari sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center terkait penolakan terhadap UU Ciptaker, makanya kemudian diaktualisasikan dalam aktivitas demo.

Pada sebuah video yang beredar, Slamet Maarif yang mewakili aliansi mengatakan, UU Ciptaker jauh dari cita-cita dan harapan bangsa.

Baca Juga: FPI dan Alumni 212 Tolak Pencapresan Anies Baswedan yang Dideklarasi NasDem

“Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945. Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis,” kata Slamet.

Dia juga menyatakan bahwa rezim yang berkuasa pada saat ini lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, dan tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.