NETWORK
Terkini.id, Makassar – Sekitar seribuan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UNM menduduki jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar pada Senin 5 September 2022.
Mereka menduduki jalan tersebut sejak pukul 14:00 Wita ini dalam rangka untuk aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut pantauan terkini.id, sekitar seribuan mahasiswa dari aliansi tersebut datang dengan melakukan longmarch dari arah Jalan Raya Pendidikan Makassar hingga menuju depan Menara Phinisi Kampus UNM AP Pettarani Makassar.
Aksi yang dikomandoi Reynaldi ini datang dengan membawa bendera fakultas masing-masing dilengkapi dengan jas almamater berwarna orange serta pengeras suara.
“Saudara-saudaraku sekalian, bahwa hari ini kami dari aliansi mahasiswa UNM menyatakan sikap yaitu dengan menolak secara tegas dan berani atas keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM,” tegasnya.
Menurut dia, pemerintah saat ini tidak konsekuen dan belum mampu menjalankan roda-roda pemerintahan yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, nilai-nilai pancasila dan amanat konstitusi yang menempatkan rakyat sebagai subjek kesejahtraan kini menjadi objek dari kebijakan pemerintah yang sewenang-wenang.
“Hari ini kami hadir untuk memperjuangkan nilai dan amanat konstitusi yang tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum,” ujarnya dalam menyampaikan orasinya pada Senin 5 September 2022.
“Konstitusi kita secara eksplisit telah mengatur hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk jaminan sosial, hak untuk mendapatkan kemudahan dan hak untuk kesejahteraan yang berkeadilan, namun ironinya lagi dan lagi pemerintah mengkebiri amanat konstitusi itu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang kontra terhadap kesejahteraan rakyat,”sambungnya.
Ia menyebut konstitusi saat ini juga telah mengamanatkan agar seluruh kekayaan alam yang dikelola oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, perekonomian yang seharusnya diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan dan keadilan kini sangat bertolak belakang dengan arah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Bagaimana tidak? Rakyat yang tengah berusaha mati-matian bangkit memulihkan kondisi perekonomian pasca Pandemi Covid-19 terpaksa dibuat menjerit – tersiksa kembali akibat kelalaian pemerintah yang tidak becus menangani pengolahan dan distribusi subsidi BBM itu sendiri.
“Bukannya fokus memperbaiki persoalan tersebut, malah Pemerintah menebus kesalahan mereka dengan menaikkan harga BBM,” imbuhnya.