Masuk

Bukan Hanya Tim Bayangan, Berikut Sederet Kebijakan Kontroversial Nadiem Makarim

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Akhir-akhir ini publik kembali dikejutkan dengan adanya tim bayangan yang terdiri dari 400 orang yang dibentuk oleh Nadiem Makarim.

Oleh karena itu, Nadiem Makarim bahkan sempat mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama mitra kritis dari pemerintah yakni DPR.

Saat itu seorang anggota Komisi X DPR, Anita Jacoba Gah, mengkritik Nadiem perihal tim bayangan. Nadiem Makarim mengungkap keberadaan tim itu saat berbicara dalam sebuah forum di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Baca Juga: Nadiem Makarim Jadi Sasaran Amuk Anggota DPR : Masih Banyak Guru – Guru yang Menangis !

Namun bukan kali ini saja kebijakan dari Nadiem Makarim menimbulkan kontroversial sehingga menjadikan dirinya menjadi trending topik di aplikasi berlogo burung biru tertanggal 28 September 2022.

Bagaimana tidak, Nadiem Makarim yang merupakan menteri yang vital terutama bagi masa depan anak bangsa Indonesia tentunya mendapatkan perhatian khusus dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya.

Berikut kami sajikan beberapa kebijakan kontroversial dari Nadiem Makarim:

Baca Juga: Nadiem Makarim Jadi Sorotan Setelah diamuk DPR, Dari Mana Sumber Besaran Gaji PPPK ?

1. Program Organisasi Penggerak (POP)
 
Program yang digagas oleh Nadiem Makarim ini menuai banyak kritikan lantaran menelan anggaran Rp 595 miliar atau lebih dari setengah triliun setiap tahun dari kas negara. 

Selain itu, proses seleksi organisasi masyarakat (ormas) yang akan menerima bantuan POP juga dinilai tidak terbuka.

Alhasil, Nadiem memutuskan menunda program itu dan menjanjikan melakukan evaluasi.

2.Aturan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi 

Baca Juga: Profil dari Sosok Anita Jacoba Gah, Anggota DPR yang Berani Marahi Nadiem Makarim Soal Gaji Guru dan Masalah PPPK

Nadiem Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 tahun 2021 tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. 

Hal yang menjadi kontroversial dan menjadi titik perdebatan pada aturan ini yaitu soal kata “tanpa persetujuan korban” dalam sejumlah definisi kekerasan seksual dalam Pasal 5 Permendikbudristek 30/2021. 

Hal ini yang membuat beberapa partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik diksi kata tersebut yang konotasinya seolah-olah memberikan ruang untuk terjadinya seks bebas atau zina.

3. BSNP dibubarkan 

Nadiem Makarim juga membubarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan menggantinya dengan Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan.

Adapun alasan di balik pembubaran BSNP menurt Nadiem karena peran lembaga itu dinilai tidak terlalu penting dalam merumuskan standar nasional pendidikan. 

Tak sampai di situ, bahkan Nadiem juga menghilangkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) lalu menggantinya menjadi Balai Guru Penggerak berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2021.