Masuk

Cemarkan Sungai Malili, WALHI Sulsel Minta Bupati Luwu Timur Cabut IUP dan Pidanakan PT CLM

Komentar

Terkini.id, Makassar – Komisi III DPRD Luwu Timur menghelat rapat dengar pendapat (RDP) ihwal kasus pencemaran Sungai Malili dari PT CLM pada Senin, 29 November 2021.

Adapun hasil dari RDP ini yakni merekomendasikan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT CLM dan memperbaiki kolam sedimentasinya.

Turut hadir pada RDP tersebut, antara lain, Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Wakil Ketua Komisi III, anggota Komisi III, anggota Komisi I, anggota Komisi II, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur, Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan, dan Kepala Teknik Tambang PT CLM.

Baca Juga: Soroti Kerja Sama Pemprov Sulsel dan PT Yasmin Soal Reklamasi, WALHI: Sesat Pikir

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan memberi tanggapan keras terhadap hasil RDP yang dilakukan di komisi III DPRD Luwu Timur.

Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI Sulawesi Selatan, Slamet Riadi menilai rekomendasi RDP soal pencemaran Sungai Malili sangatlah lemah jika dibandingkan dengan tercemarnya Sungai Malili dan Pesisir Lampia yang tiap kali berulang.

“Ini merupakan bentuk pembiaran terhadap pencemaran Sungai Malili yang sudah tiap tahun terjadi. Bahkan bukan hanya Sungai Malili yang tercemar, Laut Lampia juga sudah rusak parah,” kata Slamet, Selasa, 30 November 2021.

Baca Juga: Kasus Hukum Anggota DPRD Jufri Sambarra Menggantung, WALHI Sulsel Duga Polda Sudah Dikondisikan

Kepala Departemen Advokasi dan Kajian WALHI SulSel ini mengatakan pencemaran perairan yang dilakukan oleh PT CLM sudah sangat merugikan masyarakat dan lingkungan.

Pencemaran perairan baik Sungai Malili maupun Pesisir Lampia itu merugikan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya di perairan Sungai Malili maupun Pesisir Lampia. 

Hal itu, kata dia, berdampak para petambak ikan, pekerja rumput laut, dan nelayan. 

“Berbicara dampak lingkungannya, pencemaran Sungai Malili dan Pesisir Lampia jelas mengancam biota sungai dan merusak ekosistem terumbu karang,” tambahnya.

Baca Juga: Manajemen PT CLM Pimpinan Zainal Abidin Tolak Membayar Tagihan Rp34 M ke Kontraktor

Slamet juga mendesak Bupati Luwu Timur dan para penegak hukum untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT CLM.

“Kami kira sudah cukup PT CLM Mengotori perairan Sungai Malili dan Pesisir Lampia. Sudah cukup juga PT CLM diberikan kesempatan untuk memperbaiki Kolam Sedimennya,” ucapnya.

Menurutnya, sudah saatnya Bupati Luwu Timur bertindak tindak tegas untuk mencabut IUP PT CLM. 

“Pihak Kepolisian juga tidak boleh tinggal diam. Usut tuntas kasus pencemaran ini dan pidanakan PT CLM pencemar Sungai Malili,” tutupnya.