Pengusaha Logistik Kena Biaya Low Sulfur IMO 2020, Harga Barang Terancam Naik

Terkini.id, Makassar – Aturan baru pengenaan biaya low sulfur telah diberlakukan pemerintah untuk perusahaan pelayaran pengangkut kontainer sejak 13 Januari 2020.

Aturan baru tersebut menyebutkan, semua kapal logistik yang beroperasi di perairan Indonesia, wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 persen m/m. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, kapal dikenakan biaya low sulfur.

Sementara, banyak kapal yang beroperasi di sejumlah rute pelayaran di Indonesia belum bisa memenuhi ketentuan itu.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) pun menolak. Ketua ALFI Sulselbar, Syaifuddin Sahrudi menyebutkan, aturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui surat edaran 35/2019 tersebut tidak sesuai misi pemerintah dalam memangkas ongkos logistik.

“Aturan baru ini membuat beban logistik bertambah. Contohnya jalur Makassar-Surabaya yang dikenakan Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per kontainer, bahkan jalur Makassar-Maluku dan Makassar-Papua tembus Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta,” jelas Ipho, sapan Syaifuddin, Senin 13 Januari 2020.

ALFI Sulselbar menilai otoritas pelabuhan tidak tepat dalam menerjemahkan aturan baru pemerintah tersebut dengan mengenakan biaya tambahan atau low sulphur surcharge.

“Tidak seharusnya dengan pengenaan biaya. Karena ini bisa memicu kenaikan ongkos logistik. Dampaknya bisa berupa penurunan volume distribusi logistik, kenaikan harga hingga inflasi, ” terang dia.

Saat ini, pengusaha logistik akan menghitung berapa kenaikan tarif yang akan mereka bebankan kepada pengguna jasa pengiriman.

Sekadar diketahui, surat edaran Dirjen Hubla No. SE.35/2019 menyatakan bahwa setiap kapal baik berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 persen m/m.

Surcharge dikenakan terhadap kapal yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan kemudian biaya itu dibebankan lagi ke pebisnis logistik.

Kewajiban menggunakan sulfur rendah itu merujuk pada sejumlah aturan di antaranya International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol Convention) Annex VI Regulation 14 dan IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water.

Kemudian juga merujuk pada Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 29/2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Dirjen Hubla No. UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

Komentar

Rekomendasi

Sebelum Meninggal, Shaifuddin Bahrum Menulis Puisi Mengharukan

Kedapatan Tak Pakai Helm, Imam Masjid di Makassar Dihukum Baca Hafalan Alquran

Gowa Terpilih Sebagai Lokasi Simulasi Peringatan Dini Bencana Banjir

Siaga Bencana, Warga Gowa Lakukan Simulasi Peringatan Dini dan Evakuasi Banjir

Bunuh Bayi dari Hasil Mesum dengan Pacar, Wanita Bercadar Ini Ditangkap Polisi

Resmi Jabat Dirut Garuda, Ini Rekam Jejak dan Karir Irfan Saputra

Hendak Pamer Skill Berkendara, Wanita Berhijab Ini Malah Terjungkal dari Sepeda Motor

Adu Jotos di Pinggir Jalan, Bapak Tua Ini Tersungkur Dihajar Pria Bertato

BPPD Sulsel Berduka, Shaifuddin Bahrum Sang Sutradara Film Ati Raja Tutup Usia

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar