Terkini.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman, mempertanyakan motif pelaku usaha yang berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda.
Benny bertanya apakah harapan para pelaku usaha itu bertujuan untuk mengawal proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur agar tidak mangkrak.
“Kepala BKPM sebut dunia usaha ingin Pemilu 2024 diundur. Betulkah? Motifnya apa? Apa mereka inginnya tidak ada Pemilu agar proyek IKN tidak mangkrak di tengah jalan? Atau apa kira2 motif mereka meminta Pemilu ditunda?” tanya Benny melalui akun Twitternya dilansir dari Cnnindonesia.com Senin 10 Januari 2022.
Benny mengatakan, harapan menunda pemilu agar Presiden Joko Widodo bisa mengawal proyek pemindahan IKN sampai selesai merupakan hal yang sesat.
Pasalnya, ia mengingatkan, menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 bukan berarti memperpanjang masa jabatan Jokowi dan Ma’ruf Amin. Mereka akan tetap berakhir di 2024.
- Aliyah Mustika Jabat Plt Ketua DPC Demokrat Makassar
- 15 Tahun Jabat Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali Mundur dan Jabat PLT Dirut PD Parkir
- 38 DPD Demokrat se-Indonesia Dukung AHY Jadi Ketua Umum
- Fraksi Demokrat Ubah Komposisi AKD di DPRD Sulsel
- Demokrat - Gerindra - PKS All Out Menangkan Andi Sudirman di Pilgub Sulsel
Menurutnya, tugas presiden dan wapres selanjutnya akan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) yang bisa dijabat oleh menteri luar negeri (menlu), menteri pertanahan (menhan), atau menteri dalam negeri (mendagri) sampai ada pasangan presiden dan wapres terpilih hasil pemilu.
“Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat. Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Bahlil mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 ditunda. Pertimbangannya tidak terlepas dari pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.
“Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” ujar Bahlil.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. jadi itu hasil diskusi saya sama mereka,” sambungnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
