Terkini.id, Jakarta – Partai Demokrat menyatakan bahwa presidential threshold sengaja dibuat untuk menangkan Jokowi di Pilpres 2019. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman.
Benny menjelaskan, ketentuan itu dipaksakan oleh kekuatan politik oligarkis agar Jokowi tak memiliki kompetitor selain Prabowo Subianto.
“Norma ambang batas 20 persen itu dalam UU Pemilu 2017 lalu adalah ‘paksaan’ dari kekuatan politik oligarkis untuk menutup munculnya kompetitor Jokowi di luar Prabowo pada saat itu sebagai capres 2019. Khawatir muncul figur alternatif yang bisa kalahkan Jokowi,” ujar Benny dikutip dari Cnnindonesia.com, pada Kamis 16 Desember 2021.
Menurutnya, Demokrat sudah sejak awal mendukung agar syarat pencalonan presiden bisa 0 persen, sehingga semua partai bisa mengusung calon dalam pilpres.
Ia menilai syarat ambang batas pencalonan presiden sebanyak 20 persen telah menghambat persaingan dalam berdemokrasi.
“Sejak awal, sebagai konsekuensi pileg dan pilpres serentak, kami dari PD mengusulkan threshold harus nol persen. Menolak threshold 20 persen atau 10 atau 5 persen,” ujarnya.
“Persaingan sehat dalam demokrasi elektoral harus dijaga untuk dapat menjaga kualitas demokrasi itu sendiri dan tentu untuk menghasilkan pemimpin yang amanah,” tambahnya.
Karena itu, Ketua Fraksi Demokrat MPR itu pun mendorong agar syarat tersebut dicabut. Dia mendukung sejumlah pihak yang kini melayangkan gugatan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghapus syarat tersebut.
Sedikitnya tiga pihak kini telah melayangkan gugatan ambang batas atau presidential threshold, yaitu gugatan yang diajukan oleh kader Partai Gerindra Ferry Juliantono, dua anggota DPD, dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
