Terkini.id, Makassar – Anggota Komisi A DPRD Makassar Ray Suryadi Arsyad mendesak pemerintah kota segera menuntaskan persoalan tunggakan insentif Detektor Covid-19 yang hingga kini belum dibayarkan.
Ia menyebut hal itu berpotensi menimbulkan polemik baru.
“Harus diakui di sini ada permasalahan. Baik dengan manajemen kerja, keuangan hingga pengaturannya yang buruk. Pemkot harus tanggung jawab,” kata Ray, Senin, 27 September 2021.
Menurutnya, pemerintah kota tak kompeten mencanangkan program. Hal itu terlihat dengan buruknya manajemen dan perencanaan kurang matang. Menurutnya banyak ditemukan program serupa di pemerintah kota.
“Ini masukan, Pemerintah Kota (Pemkot) kalau bikin kegiatan solah-olah mau bikin kelinci percobaan. Inikan hal yang baru, jadi saya kira perlu matang termasuk manajemen keuangannya,” tegas Ray.
- Lewat SiAKSES, Proper Sekretariat DPRD Makassar Ubah Layanan Keuangan Jadi Serba Real-Time
- BAST Renovasi Ditandatangani, DPRD Makassar Segera Tempati Gedung di Kantor Lama
- Aliyah Mustika Ilham: Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Pengelolaan APBD yang Akuntabel
- Rapat Paripurna DPRD, Wakil Wali Kota Makassar Beberkan Kinerja APBD 2025
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
Legislator Demokrat ini menilai orang-orang yang terlibat juga tidak sedikit, berjumlah puluhan ribu orang.
“Kan ada puluhan ribu itu kalau nda salah, ini mereka bekerja, jadi segeralah kasian mereka ini diupah,” ujarnya.
Sementara itu salah seorang detektor yang tak disebutkan namanya membenarkan pembayaran insentif tersebut belum didapatkan.
Padahal dari informasi yang didapatkannya di awal masa bimbingan teknis (Bimtek), pembayaran semestinya didapatkan 250.000 per bulan dengan rincian 5 kali tinjauan lapangan dalam sebulan.
“Jadi kira-kira dapat 50.000 sehari atau sekali turun. Kalau Nakes mungkin beda lagi mungkin Rp100.000, kalau saya bukan Nakes,” kata dia.
Selain itu pihak penyelenggara juga menjanjikan adanya uang untuk pembelian kuota-pulsa dan BPJS yang digunakan di lapangan.
Namun hingga saat ini insentif dan manfaat tersebut juga belum didapatkan. Sejauh ini kata dia anggaran yang ditanggung pemkot hanya sekadar makan dan minum.
Sementara Detektor dilaporkan sudah resmi berjalan sejak Juli lalu. Dia mengaku sudah turun beberapa kali sebelum pihak kelurahan menghentikan sementara kegiatan.
“Saya nda tau kalau kelurahan lain sudah turun berapa kali, mungkin ada yang sempat turun sampai seminggu, tapi kalau di wilayahku itu di-stop sementara,” katanya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin mengatakan, proses pembayaran sementara dilakukan.
“SK-nya sementara diproses di bagian hukum,” kata Ida.
Ida mengatakan bila proses itu telah selesai maka Dinas Kesehatan Kota Makassar akan segera melakukan pembayaran.
“Kalau sudah selesai dan surat tugas serta laporan dari detektor sudah ada, kami Dinkes bayarkan,” tuturnya.
Adapun total Detektor Covid-19 yang tercatat berjumlah 15.307 orang, terdiri dari 10.000 relawan, 5000 tenaga kesehatan dan 306 dokter.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
