Dialog Multipihak Gerakan Sosial bagi Disabilitas: Langkah Awal Menuju Borisallo Inklusi

Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib Sulawesi) menggelar dialog multipihak gerakan sosial bagi disabilitas, di Aula Kantor Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Rabu 21 Agustus 2019

Terkini.id – Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib Sulawesi)  menggelar dialog multipihak gerakan sosial bagi disabilitas, di Aula Kantor Desa Borisallo, Kecamatan Parangloe, Rabu 21 Agustus 2019.

“Sebuah langkah awal menuju Borisallo inklusi,” kata Masita Syam, Direktur Program Yasmib Sulawesi.

“Tidak boleh lagi ada disabilitas yang tidak ditemukan oleh Kepala dusun, RT maupun  RW,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gowa, Asrul.

Asrul mengatakan, jika kontrak YASMIB sudah selesai di Gowa dalam Program Peduli, tidak  usah berkecil hati. Karena apa yang telah dilakukan akan dilanjutkan. Terkait pendataan penduduk. Termasuk warga disabilitas yang berbasis aplikasi.

“Dimulai tahun 2019,” katanya.

Diskusi dihadiri unsur kelompok difabel dan keluarga disabilitas, tokoh masyarakat, pemerintah desa, BPD, pengurus organisasi  disabilitas Kabupaten Gowa antara lain PPDI, NPC, ITMI. Dihadiri pula unsur pemerintah desa diluar Desa Borisallo.

Hadir pula Camat Parangloe, Mappatangka, S.Sos, MM. , membuka acara  dialog.  Narasumber lain yang hadir antara lain dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial dan Bappeda Kabupaten Gowa.

Kepala Dinas PMD yang memaparkan tentang kebijakan Dinas PMD upaya  mendorong perencanaan penganggaran desa yang Inklusif. Dimana dalam paparannya ada beberapa kebijakan PMD Gowa untuk mendukung hal tersebut.

Antara lain akan mengintegrasikan indikator disabilitas dalam perbaikan data desa yang dimulai tahun 2019 ini. Kemudian mengajak warga dan keluarga difabel berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa, agar pemerintah desa mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka yang dapat diakomodir dalam dokumen penganggaran desa.

Selanjutnya,  Sekretaris Dukcapil Edy Sucipto, membahas upaya Dukcapil yang saat ini tengah mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis online. Hal tersebut untuk memudahkan masyarakat mengurus adminduknya dengan memanfaatkan aplikasi online.

Dengan maksud agar warga tidak bolak balik ke Dukcapil untuk mengurus administrasi kependudukannya.

Kepala Seksi Pelayanan Lansia dan Disabilitas Dinas Sosial Gowa, Hasnah, memberikan informasi tentang peluang bantuan sosial bagi disabilitas. Sekaligus menyampaikan tentang  syarat dan prosedur mendapatkan bantuan sosial.

Salah satu yang ditekankan adalah syarat identitas. Nama, alamat, dan foto. Termasuk usia dan telah memiliki KTP Elektronik dan telah  terakomodir dalam BDT.

Ada kesempatan lain meskipun belum masuk BDT, masih memungkinkan dengan syarat usulan itu muncl dalam dalam Musrenbang.  Peluang pendanaan itu berasal dari beberapa sumber, antara lain APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten.

Ukrima Rijal dari Bappeda Gowa, memaparkan tentang pentingnya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten, sehingga sangat diharapkan pihak Bappeda dapat terlibat dalam proses pembahasan perencanaan pembangunan di tingkat desa.

Pertama dokumen perencanaan (RPJMD dan RPJMDEs) harusnya sinkron dari awal. Kedua menurut Ukrima, sebaiknya pemerintah desa  melibatkan OPD pada saat musrenbang desa  sebagai upaya sinkronisasi awal perencanaan desa dan kabupaten.

Yang terjadi selama ini, OPD terlibat pada tahapan musrenbang kecamatan, yang agak sulit lagi melakukan proses sinkronisasi. Persoalan lain adalah usulan yang muncul pada saat musrenbang kecamatan, masih  didominasi kegiatan fisik (Infrastruktur). Sementara kegiatan terkait peningkatan SDM terbilang kurang.

Sesi diskusi terlihat antuasias dari peserta dan cukup  interaktif dengan narasumber,  baik dari unsur masyarakat termasuk keluarga difabel, maupun dari tokoh masyarakat termasuk BPD. Banyak hal yang terklarifkasi terkait upaya mendorong terwujudnya keberpihakan pemerintah terhadap disabilitas.

Pemerintah Desa Borisallo juga mengapresiasi kegiatan ini karena dianggap sukses telah dapat menghadirkan pihak pemerintah kabupaten dari 4 (empat) OPD selaku narasumber. Wadah dialog antara mayarakat dengan pemerintah kabupaten  masih sangat jarang dilakukan, sehingga ini mendapat apresiasi. Apalagi melibatkan unsur difabel termausk keluarga

Sebagaimana diketahui bahwa Borisallo baru saja melakukan pendataan disabilitas berbasis instrumen BDT (Basis Data Terpadu) Kemiskinan. Sesaat sebelum paparan keempat narasumber,

Muh. Takdir selaku enumerator memaparkan hasil temuannya di lapangan  terkait kondisi disabilitas.  Untuk sementara data yang ada tercatat sebanyak 43 disabilitas. Berbasis ragam disabilitas.

“Ragam disabilitasnya lebih banyak daksa (fisik),” katanya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Gowa

Pemkab Gowa Peringati Harhubnas, Begini Harapan Muchlis

Terkini.id,Gowa - Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Gowa Muchlis mengatakan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) harus dimaknai sebagai momentum untuk merenungkan kembali kinerja-kinerja yang telah dilakukan.
Gowa

Ini Cara Pemkab Gowa Cegah Masalah Hukum Perdata

Terkini.id,Gowa - Sebagai bentuk pendampingan atas semua program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, pihaknya menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa untuk melakukan penandatanganan dua nota kesepakatan