Dihadiri Walikota Judas Amir, Pemkot Palopo Gelar Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pemkot Palopo
Pemkot Palopo Gelar Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Terkini.id, Palopo – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palopo menggelar Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peta Proses Bisnis di Kota Palopo yang dilaksanakan di Ruang Pola lantai 2, kantor Walikota Palopo, Senin, 9 Desember 2019.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Sulawesi Selatan Hj. Andi Mirna, S.H, yang mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan, reformasi birokrasi dan good governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

“Namun pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai negara, biasanya memang memakan waktu lama. Sehingga diharapkan pemerintah bekerja dengan baik, menggunakan sistem evaluasi yang intens, dengan harapan capaian tersebut bisa terwujud,” ungkap Andi Marina.

Lanjutnya, salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance adalah melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

Dijelaskan Andi Marina, Kemendagri mengeluarkan Kepmendagri No 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pada lampiran KepmendagriĀ  dijelaskan bahwa penetapan besaran TPP ASN pemerintah daerah didasarkan pada beberapa parameter.

Menarik untuk Anda:

“Parameter yang dimaksud diantaranya, Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Palopo Drs. HM. Judas Amir, MH., pada kesempatan yang sama mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut karena akan menjadi petunjuk untuk tugas ASN ke depan.

“Saat ini tidak seperti dengan kondisi PNS tahun-tahun sebelumnya, dulu masuk kerja dengan tidak masuk kerja tetap terima gaji, tetapi sekarang aturannya sudah diperketat dengan menerapkan ceklok dan laporan e-kinerja online,” jelas Walikota.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Tim Akselerasi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulsel, Prof. Dr. Sangkala. MA.

Turut hadir sebagai pemateri yakni Sekretaris Daerah Kota Palopo, H. Djamaluddin, SH. MH, Kepala Perangkat Daerah, serta para camat dan lurah Lingkup Pemkot Palopo.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Pemkot Palopo Gelar Workshop Hasil Riset Pemanfaatan dan Pengembangan Webgis Sipetak

Pemkot Palopo Sosialisasi Perwali Tatanan Normal Baru yang Aman Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar