Makassar Terkini
Masuk

Dinas PU Makassar Hadiri Musrenbang Kecamatan Tamalate

Terkini.id, Makassar – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tamalate yang berlangsung di Hotel Colonial, Kota Makassar turut dihadiri Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.

Dalam Musrenbang Kecamatan Tamalate itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas PU Makassar Hamka Darwis yang mewakili Kepala Dinas PU Makassar memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas suksesnya kegiatan tersebut.

Hamka mengatakan, kegiatan Musrenbang merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah untuk dijalankan sebagai wadah menyerap aspirasi usulan kebutuhan masyarakat terkait pembangunan yang ada di wilayah tersebut.

“Dalam hal ini di Tamalate, baik pembangunan infrastruktur yang sifatnya fisik maupun pembangunan SDM dan kegiatan sosial lainnya,” ujar Hamka Darwis.

“Kami berharap agar urutan prioritas benar-benar berdasarkan skala prioritas bahkan super prioritas, dan juga kami menyampaikan seluruh usulan berdasarkan pertimbangan teknis dan berdasarkan yang ada dari level bottom to up,” sambungnya.

Dalam Musrenbang itu, turut hadir Kepala Bappeda dan beberapa Kepala SKPD, Camat Tamalate, Lurah, LPM, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Jusuf Ismail termasuk Tim Penggerak PKK lainnya.

Selain itu, juga hadir beberapa Anggota DPRD Makassar yang hadir, diantaranya Arifin Dg. Kulle (Fraksi Demokrat), Ari Ashari Ilham (Fraksi Nasdem), Anton Paul Goni (Fraksi PDIP), Nurul Hidayat (Fraksi Golkar) dan Yenni Rahman (Fraksi PKS).

Para Legislator Makassar yang berasal dari Dapil 5 wilayah Tamalate menyampaikan kepada masyarakat untuk mengawal seluruh usulan pembangunan baik di Badan Anggaran (Banggar) maupun di Komisi masing-masing.

Mengutip Suarapantau.com, Rabu 16 Februari 2022, Kepala Bappeda dalam Musrenbang itu menyampaikan beberapa hal tentang dana kelurahan, harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik dan menyampaikan bahwa pihak kelurahan, kecamatan dan LPM dalam mengusulkan usulan harus objektif sesuaiskala prioritas di wilayahnya.

Bahkan, dalam kesempatan itu juga beberapa perwakilan LPM menyampaikan harapannya kepada pihak terkait terhadap perbaikan drainase dan jalan lingkungan masing-masing agar di prioritaskan untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2023.