Dinas PU Pertajam RPJMD Pembangunan Infrastruktur 2020-2021

Humas Dinas PU Kota Makassar Hamka Darwis
Humas Dinas PU Kota Makassar Hamka Darwis

Terkini.id, Makassar – Dinas PU (Pekerjaan Umum) melaksanakan Forum perangkat daerah yang merupakan agenda Pemerintah Kota Makassar untuk memantapkan seluruh usulan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan tahun depan, Jumat, 1 Maret 2019.

Humas Dinas PU Kota Makassar Hamka Darwis mengatakan, kegiatan ini untuk mempertajam program infrastruktur agar jelas tujuan dan gambarannya tahun depan.

“Agar tujuan dan infrastruktur bisa dilihat gambarannya hari ini,” katanya kepada awak media di kafe Iconic, Jalan Ammanagappa, Makassar.

Dia juga menjelaskan tugas pokok Dinas PU terkait infrastruktur. Ketika di tanya soal program prioritas Dinas PU, Hamka menjawab berfokus pada beberapa program.

“Infrastruktur jalan, Drainase, Lampu jalan, sarana dan prasarana umum lainnya. Termasuk pembangunan kantor camat dan lurah serta pedestarian, dan beberapa infrastruktur yang ada di kota Makassar,” tutur Humas PU

Dia menuturkan pertemuan ini untuk membahas soal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk tahun 2020-2021.

Dengan pertemuan ini, Lanjut Hamka Darwis, semoga terbangun sinergitas antar seluruh Stakeholder agar tujuan dan sasaran dapat tercapai, intinya masyarakat dapat menerima manfaatnya.

Selain itu, Imbang Muryanto, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Makassar mengatakan akan memprioritaskan penanganan perencanaan daerah kumuh.

“Pertama kita ajukan kawasan Tallo, itu prioritas pertama, selain itu Mariso, ketiga sekitar Wajo dan Pampang,” ungkapnya

Dia juga menerangkan perbedaan dasar soal program Kotaku dengan program desa.

“Program kotaku menangani kawasan kumuh yang legal, yang formal-formal saja, padahal di Makassar banyak lahan yang Ilegal yang jadi lahan kumuh, seperti daerah kumuh yang tanahnya tidak jelas, seperti bantaran sungai, kanal, dan daerah pantai,” tukas Imbang Muryanto

Ketika ada masalah lahan pada program Kotaku, Lanjut Imbang, dia tinggalkan.

“Kalau program desa akan menangani masalah seperti itu,” terangnya

Turut hadir, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang mewakili dari masing-masing kecamatan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini