Disetujui, Berikut 50 RUU Yang Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan
Menkumham dan Badan Legislatif DPR RI setujui 50 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 (Sumber: cnnindonesia.com).

Terkini.id, Jakarta – Sebanyak 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Daftar tersebut selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Dikutip dari cnnindonesia.com, Supratman Andi Atgas selaku Ketua Baleg DPR RI saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Januari 2020, mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh fraksi setuju terhadap 50 RUU yang kita tetapkan hari ini.

“Terdapat sejumlah perubahan dari Prolegnas Prioritas yang sudah dibahas sebelumnya. Beberapa perubahan antara lain, RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi prioritas 2020, RUU Sistem Pendidikan Nasional yang awalnya menjadi usulan Komisi X DPR diambil alih menjadi usulan pemerintah, RUU Komisi Yudisial yang awalnya merupakan usulan Baleg DPR dihapus, serta RUU tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sebelumnya usulan pemerintah kini menjadi usulan Baleg”, tutur Supratman yang dilansir dari cnnindonesia.com, Kamis, 16 Januari 2020.

“Enam dari sembilan fraksi menyetujui secara bulat terkait 50 RUU yang masuk Prolegnas Prioritas 2020 itu. Sementara tiga fraksi lainnya yaitu Nasdem, Golkar, dan PDIP memberikan catatan”, sambungnya.

Supratman mengungkapkan bahwa fraksi Nasdem memberikan catatan agar RUU Minerba tidak dipandang sebagaicarry over,fraksi Golkar perihal RUU Penyadapan, sedangkan fraksi PDIP banyak memberi catatan.

Supratman juga mengatakan bahwa semua fraksi setuju dengan pengesahan RUU Prolegnas Prioritas 2020. Catatan-catatan ini jadi lampiran terhadap keputusan yang kami ambil.

Daftar RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang telah disetujui oleh Kemenkumham dan Badan Legislatif DPR RI:

1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3. RUU tentang Pertanahan

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

5. RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

7. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

8. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

11. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial

17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

20. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

22. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

23. RUU tentang Penyadapan

24. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

25. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

27. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

28. RUU tentang Sistem Kesehatan Nasional

29. RUU tentang Kefarmasian (Omnibus law)

30. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

31. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua

32. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

33. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

34. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional

35. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

36. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

37. RUU tentang Ketahanan Keluarga

38. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

39. RUU tentang Profesi Psikologi

40. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama

41. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus law)

42. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus law)

43. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

44. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika

45. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

46. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

47. RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus law)

48. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

49. RUU tentang Daerah Kepulauan

50. RUU tentang Bakamla

Komentar

Rekomendasi

Sebanyak 453 Peserta Ikuti Seleksi Tingkat Nasional PRISMA ’20 Unismuh Makassar

Gakkum KLHK Tangkap Pelaku Perusakan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai

Peduli Penghijauan Pantai, Polri Gelar Tanam Mangrove dan Tebar Benih Ikan

Presiden Jokowi Serahkan SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat untuk Rakyat Riau

TN Baluran ‘Africa Van Java’ di Ujung Pulau Jawa

KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah

Rapat Ortu dan Guru SMPN 14 Makassar, Ini yang Dibahas

Telah Hadir di Makassar, KAF Makassar Gelar Kajian Parenting

Eksotisme Pohon Bu’ne yang Semakin Langka

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar