Diskusi Online Universitas Sriwijaya, Bagaimana Pemerintah Bekerja di Tengah Wabah Melanda?

terkini.id-Palembang, Program Studi Magister Administrasi Publik fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan kembali menggelar webinar pada Jumat, 15 Mei 2020 sejak pukul 14:30 WIB hingga selesai dengan dihadiri antusias ratusan peserta seminar yang datang dari berbagai latar belakang serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan mengambil tema Bagaimana Pemerintah Bekerja di Tengah Wabah Melanda. Adapun para Narasumber yang hadir yakni, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, SH, Pemprov Sumatra Selatan Prof Eduar Juliartha, Bupati Pali Ir.H.Heri Amalindo, MM, Walikota Lubuklinggau Drs. H. SN Prana Putra Sohe, MM

Acara yang dimoderatori oleh Dr MH. Thamrin, Ketua Program Studi MAP FISIP UNSRI ini juga dapat diakses melalui channel YouTube live Streaming : https://bit ly/2WRtt7l.

Dalam sambutan diskusi onlinenya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) , menitikberatkan hal-hal agar menjadi acuan bersama dalam kinerja memperbaiki birokrasi kedepannya.

Sesuai dengan Keinginan Presiden RI Jokowi yang menginginkan birokrasi yang panjang agar disederhanakan.

Dengan eselonisasi dijadikan 2 (dua) level saja, sehingga sistem yang sederhana ini bisa lebih mengoptimalkan membangun ASN lebih profesional.

“Diharapkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara makin meningkat dalam kerjasama yang solid dengan bergotong royong dan berinovasi bersama,”harap MenPAN/RB Tjahjo Kumolo.

“Dengan Jumlah pegawai sekitar 4,3 juta yang tersebar di daerah dan 1,6 juta menempati tenaga administratif,”ujar MenPANRB.

Tenaga medis pun akan ditinjau lagi terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 ini yang membuka pandangan kita semua akan kebutuhan rumah sakit hingga puskesmas, Mari kita lawan Covid-19 ini dengan bersama sama.

Paparan selanjutnya oleh Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru,SH., MM yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Provinsi Sumsel, Prof Eduar Juliartha.

Menurutnya, OPD di Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan telah mengambil langkah langkah diantaranya, membuat satgas yang memberikan penanganan khusus, Recofusing anggaran serta pemahaman kepada ASN, pendataan dan pengobatan dan pencegahan terhadap Covid-19.

Sementara itu Ir. H. Heri Amalindo, MM Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatra Selatan yang masih berada pada zona hijau Covid-19 ini Menjelaskan, terkait WFH Apel sidik jari ditiadakan tetapi waktu kerja diubah menjadi pukul 09.00-15.00, Menekankan kepada RT/RW hingga tingkat perangkat desa terhadap para pendatang yang berasal dari luar wilayahnya apabila datang berkunjung ke tempat mereka.

“Masyarakat harus memproteksi diri masing masing, Serta menaruh harapan pada gugus tugas tim Covid-19 di Kabupaten PALI ini,” ujar Bupati Heri Amalindo.

Dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M. WaliKota Lubuklinggau.

“Pada dasarnya kabupaten kota di Indonesia mengikuti arahan dan petunjuk dari Pemerintah Pusat terkait penanganan Pandemi Corona ini,”ujarnya di awal paparannya.

Untuk kota Lubuklinggau dilaksanakan sejak pada 16 Maret 2020 namun pelayanan pemerintah tetap berjalan dan menjalani sesuai protokol yang berjalan.

“Diantaranya dengan langkah memakai masker, rapid test, swab test, dll. kepada masyarakat jangan panik menghadapi Covid-19 ini ,”pungkas walikota Lubuklinggau ini.

Sesi diskusi dari para peserta pun dibuka dan beberapa yang dapat dirangkum, diantaranya dari Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs H Apriyadi M.Si yang mengungkapkan, Pandemi ini secara tidak langsung memicu hikmah akan Inovasi Jumping dengan teknologi 4.0 sebagai salah satu inovasi yang memacu perkembangan teknologi menyasar ke perizinan hingga pemberlakuan Work From Home (WFH).

Dr Tuti Khairani Harahap, S.Sos, M.Si seorang Akademisi juga melontarkan pertanyaan terkait bagaimana pemerintah bekerja terhadap partisipasi masyarakat dengan Pandemi Covid-19 ini?

Oleh MenPAN/RB menjelaskan, tentunya peran dan partisipasi masyarakat dari pemerintah meliputi masalah pangan, penyampaian bansos yang tepat sasaran dan menempatkan legislator sebagai fungsi kontrol.

Pertanyaan menarik juga datang dari salah satu peserta Syarifuddin, Analis Kebijakan yang menanyakan terkait progres menuju Fungsionalisasi Eselon III,IV dan V di lingkup Pemerintahan K/L dan Daerah yang dijawab secara langsung oleh Menteri Tjahjo Kumolo.

“Pemangkasan Eselonisasi dalam reformasi birokrasi akan secepatnya dilakukan dan akhir tahun akan selesai pada Kementerian dan Lembaga dan Daerah,”jelasnya.

“Perubahan pola pikir dibutuhkan namun untuk pendapatan gaji tetaplah sama,”tambah MenPAN/RB ini.

Kita tetap harus memiliki Inovasi-inovasi daerah agar program pemerintah pusat tepat sasaran, jangan ada kebijakan yang bertentangan.Kerjasama dan gotong royong diperlukan,”jelas Menteri Tjahjo Kumolo.

Diskusi yang sangat menarik ini menjadi bahan renungan bagaimana realitas birokrasi di masa pandemi ini yang harus beradaptasi dan berinovasi, tentunya dukungan stakeholder dibutuhkan untuk one straight policy, kebijakan yang tegak lurus dalam kinerja memperbaiki birokrasi kedepannya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.