DPRD Makassar Soroti Proyek RS Batua dan Ujung Pandang Baru, Kenapa?

Terkini.id, Makassar – Keputusan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar melanjutkan proyek pedestrian Tanjung Bunga dan mengesampingkan dua proyek Rumah Sakit Batua dan Ujung Pandang Baru mendapat sorotan DPRD Kota Makassar.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Makassar, Andi Suharmika mengaku heran.

Ia mengatakan, seharusnya, kedua proyek rumah sakit menjadi rekomendasi utama untuk dilanjutlan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar.

Baca Juga: Dewan Sebut Banyak Pengusaha Dirugikan dengan Penetapan RTH di Makassar

“Saya juga baru tau kalo RS Batua dan Ujung Pandang Baru tidak berjalan,” kata dia, Jumat, 5 Juni 2020.

Suharmika mengatakan sudah ada kesepakatan yang mengacu pada hasil rekomendasi pihak DPRD Kota Makassar yang meminta untuk menjadikan kedua RS tersebut sebagai proyek prioritas.

Baca Juga: Realisasi Belanja OPD Triwulan II Minim, Abdi Asmara Sebut Pemkot...

Hal itu tertuang pada rapat Monitoring Evaluasi (Monev) dan Rapat Badan Anggaran (Banggar) belum lama ini.

Ia menganggap sikap PU mengabaikan proyek RS merupakan sikap tidak menangkap dan menanggapi hal yang diminta oleh dewan.

Ia beralasan keberadaan rumah sakit lebih mendesak dan dibutuhkan masyarakat di masa pademi dari jalur pedestrian.

Baca Juga: Khawatir Masyarakat Kekurangan Gizi Selama PPKM, Wahab Minta Pemkot Makassar...

“Dia nda tepat (proyek), harusnya dia berfikir yang urgensi, yang menjadi prioritas. Dilihat apa yang penting itu yang kita anggarkan, kan SKPD yang tentukan,” ungkapnya.

Selain itu, Suharmika menyebut penganggaran pedestarian justru lebih tidak rasional lantaran lebih tinggi ketimbang melanjutkan pembangunan RS tersebut.

“Kita udah monev bisa ditindaklanjuti, anggarannya itu (RS) nda sebesar pedestrian, 100 lebih pedestrian yang paling besar di PU, kita minta dijadikan catatan apakah urgensinya. Padahal (lebih) urgen RS dan jalan lingkungan,” katanya.

Terpisah, Plt Dinas PU Kota Makassar, Nirman Mungkasa mengatakan proyek RS tak dilanjutkan karena sistem Unit Layanan Pengadaan belum dibuka sehingga tidak ada proses tender.

“Tahun ini kita pending dulu, karena sistem ULP juga belum buka,” tuturnya.

Nirwan mengatakan waktu pengerjaan juga menjadi alasan proyek RS dikesampingkan daripada proyek pedestrian. Proyek RS, kata dia, lebih memakan waktu lantaran bertahap. Sementara proyek jalan lebih efisien.

“Jadi kalau kita mau mulai tender di bulan Juni itu paling selesai di Juli. Itupun kalau prosesnya cuma satu kali. Jadi kita takut waktunya yang tidak cukup, karena kalau bangunan itu tidak bisa langsung kita bangun sekaligus tapi bertahap,” pungkasnya.

Bagikan