DPRD Terima Ranperda Radio Kabar Luwu Utara dari Pemda

Ranperda terkait Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM resmi diserahkan oleh Pemda Lyutra ke DPRD Luwu Utara, Kamis 13 Juni 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara.

Terkini.id,Lutra – Ranperda terkait Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabar Luwu Utara 100 FM resmi diserahkan oleh Pemda Lyutra ke DPRD Luwu Utara, Kamis 13 Juni 2019 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Utara.

Ranperda tersebut diserahkan bersamaan dengan dua Ranperda lainnya, yakni Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Tiga buah Ranperda usulan eksekutif ini diserahkan langsung Wakil Bupati Luwu Utara, Muhammad Thahar Rum, dan diterima Ketua DPRD Luwu Utara Machfud Yunus dalam sebuah Rapat Paripurna DPRD tentang Penyerahan Tiga Buah Ranperda.

Penyerahan Ranperda tersebut turut disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD Luwu Utara, para Kepala Perangkat Daerah serta undangan lainnya.

Wabup Thahar mengatakan, Ranperda Radio Kabar Luwu Utara 100 FM merupakan bagian dari strategi percepatan akses pelayanan publik sebagai salah satu wadah penyebarluasan informasi pembangunan daerah, pemerintahan daerah serta kemasyarakatan di wilayah ibukota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa.

“Ranperda ini adalah strategi pemerintah untuk menyebarluaskan informasi, terkait pembangunan daerah,” tutur Thahar.

Sementara Ranperda tentang PPNS, Thahar menjelaskan bahwa Ranperda ini dimaksudkan untuk tertibnya administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik PNS dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.

“Ranperda ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyidikan yang sinergi dan profesional guna menjamin proses penegakan hukum,” terangnya.

Di samping itu juga ada Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Thahar mengatakan, Ranperda itu perlu dicabut dan segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

“Berharap Ranperda ini bisa ditetapkan sesuai kesepakatan,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Kampus

Akreditasi Program Studi PG-PAUD UIM Meningkat

Terkini.id, Makassar - Universitas Islam Makassar (UIM) patut berbangga, salah satu program studi yang dibinanya kembali memperoleh akreditasi B.Program Studi jenjang Strata 1 Pendidikan