Eksistensi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Naungan Konstitusi

Masyarakat adat Kajang di Bulukumba.(tempo.co)

KEBERADAAN masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia tentunya memiliki latar belakang historis yang cukup panjang dengan berbagai macam lika-liku perkembangannya. MHA tentunya merefleksikan adanya sebuah kecenderungan bahwa Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang terintegrasi dalam tatanan kehidupan bernegara.

Terkait dengan keadaan dimensi kultur masyarakat Indonesia yang tergolong tradisional dalam aspek pergaulan kehidupan sosial, Ter Haar dalam bukunya Beginselen en Stelsel van Het Adatrecht mengatakan bahwa diseluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat bawah, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin.

Golongan-golongan tersebut memiliki tata susunan yang tetap dan kekal, serta orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, yakni menurut kodrat alam.

Jaminan konstitusional terhadap eksistensi MHA telah termaktub di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hak tradisional atau hak ulayat merupakan salah satu hak yang menjadi skala prioritas dalam perlindungan hukum bagi MHA di Indonesia pada bidang agraria. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengaturan hak ulayat tersebut dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh negara terhadap MHA yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai pengakuan dalam hal hak atas tanah khususnya dalam hal hak milik (tanpa sertifikat).

Sebagaimana pengertiannya hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum (sanksi adat).

Perwujudan jaminan hak adat atau hak ulayat di masa reformasi hingga sekarang, yaitu adanya revitalisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Maksud dari regulasi itu adalah mencakupi aspek-aspek basis kebudayaan masyarakat setempat, termasuk di dalamnya adalah terkait kedudukan lembaga adat yang akan masuk dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat dengan fungsi menyelesaikan sengketa perdata dan pidana dalam lingkungan masyarakat hukum adat itu sendiri dengan batasan-batasan yang ditentukan.

Pasca reformasi, masih dalam tahun 2004, secara signifikan kondisi HAM belum sepenuhnya dapat dikatakan membaik. Warna-warni pemenuhan HAM terkait hak ekonomi, sosial, serta budaya termasuk di dalamnya hak terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak ulayat, dan hak untuk bertempat tinggal juga masih belum sepenuhnya teroptimalisasi dalam konteks pemenuhannya.

Ada banyak kasus yang menggambarkan gejolak penjaminan HAM khususnya dalam konteks penjaminan hak ulayat itu.

Pada tahun 2004 terjadi sengketa tanah MHA Kajang dengan PT. London Sumatera yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam sengketa itu menelan korban jiwa, luka-luka, dan puluhan lainnya menjadi tahanan yang belum menemui titik terang hingga akhir tahun 2004 tersebut, kemudian konflik itu berlanjut hingga tahun 2019 ini.

Data akhir tahun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengungkapkan pada Juli 2018 Masyarakat Adat yang berasal dari Desa Watu Puda, Desa Watu Hadang dan Desa Umalulu, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, melakukan penolakan rencana pembangunan kebun tebu pada wilayah adat mereka.

Massa memblokir jalan masuk menuju areal perkebunan yang tengah digarap oleh perusahaan. Aksi massa ini bukan yang pertama kali dilakukan masyarakat.

Pemicu penolakan tersebut karena izin yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur kepada perusahaan PT Muria Sumba Manise (MSM) seluas 788 hektar, tanpa melalui proses persetujuan masyarakat setempat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksistensi ha katas tanah MHA yang secara konstitusional jaminannya telah jelas masih belum optimal pelaksanaannya di Indonesia.

Aris Munandar, SH (Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin)

Komentar
Terkini
Opini

Astaga, 20 Ribu Ton Beras Dibuang

Perum Bulog menyatakan akan membuang 20 ribu ton cadangan beras pemerintah yang ada di gudang mereka. Nilai beras tersebut mencapai Rp160 miliar.Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri
Opini

Sang Muatiara Itu – 4

BIASANYA saya membagi kategori sunnah baik secara fungsional maupun secara substantif dalam kehidupan manusia kepada empat bagian. Sunnah dalam urusan teologi (akidah keimanan). Sunnah
Health

Maulina Moli

INILAH wanita paling bahagia saat ini: Maulina. Putri seorang jendral bintang tiga. Ibu seorang anak kecil. Pengusaha tas wanita.Yang membuatnyi sangat happy adalah ini:
Opini

Sang Mutiara Itu – 2

HUBUNGAN antara seorang Mukmin dan Rasulnya bukan hubungan biasa. Tapi hubungan di atas segalanya, setelah Allah SWT tentunya. Hal yang menjadikan banyak pihak terkejut-kejut
Opini

Harapan Baja Krakatau Steel

MASIHKAH ada harapan untuk Krakatau Steel?Tidak mudah.Tapi masih ada anak usaha KS yang labanya besar: pelabuhannya masih bisa laba Rp 200 miliar setahun.Pelabuhan itu
Opini

Teka-teki Skenario Akhir Demo di Hong Kong

TEKA-teki skenario akhir demo di Hongkong terjawab. Minggu malam lalu.Malam itu kelompok radikal kembali ke markas mereka: di The Hong Kong Polytechnic University. Jumlahnya
Opini

Mengapa Ahok Perlu Memimpin Pertamina?

TADINYA, sistem pengelolaan Migas di Indonesia menerapkan skema bagi hasil atau Production Sharing Cost (PSC) cost recovery.Namun sekarang sudah diganti dengan skema Gross Split.