PPLH Mangkubumi dan JPIK Bersama Masyarakat Adat Pantau 23 Perusahaan Kehutanan

Terkini.id, Surabaya – Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) bersama masyarakat adat/lokal pada tahun 2020 sampai 2021 telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan kehutanan di lima provinsi sebanyak 32 perusahaan pemegang konsesi kehutanan (hulu), perusahaan pengolahan kayu (hilir) dan perusahaan ekspor (pasar). 

Dari hasil pemantauan terhadap 32 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan ditemukan sejumlah temuan pelanggaran peraturan SVLK. 

Atas pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke penegak hukum, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 1 perkara diputus oleh pengadilan dan dinyatakan melanggar, 6 perusahaan telah dilakukan pencabutan/pembekuan atas linsensi Sertifikat Legalitas Kayu-nya, 23 perusahaan masih dalam proses pengaduan dan evaluasi pelanggaran oleh pihak terkait, dan 2 perusahaan lainnya diputus tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan SVLK dan pelanggaran kehutanan. 

Baca Juga: Bantah Minta Saham Freeport, Haris: Semua Argumen Saya, Ada Buktinya

Berkaitan hal tersebut PPLH Mangkubumi dan JPIK telah menggelar Press Conference dengan tema ”Publikasi Hasil Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur, dan Provinsi Jawa Tengah pada, Selasa, 14 September 2021. 

Acara yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut bertempat di Hotel Luminor Surabaya dan daring Via Zoom cloud meeting, hadir kawan-kawan jurnalis melalui vietual.

Baca Juga: Eksistensi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Naungan Konstitusi

Pemantau Independen Kehutanan ini merupakan bagian integral dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk memastikan kredibilitas, akuntablitas dan legitimasi implementasi sistem tersebut. 

Dalam aktifitasnya pemantau bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengidentifikasi praktek ilegal dan mendukung penegakan hukum yang efektif. 

Pemantauan SVLK ini dilakukan dengan menggunakan strategi hulu-hilir pada 32 unit manajemen/pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dari pemantauan SVLK tersebut terdapat 5 temuan penting yakni, pertama, Unit manajemen pemegang S-LK masih melakukan penebangan kayu di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan bahkan di luar izin konsesinya. Kedua, Konsesi rakyat seperti PHAT (Pemilik Hak Atas Tanah) dan lainnya sering dimanfaatkan oleh pelaku pembalak liar untuk mencari kemudahan dalam pengurusan legalitas kayu. 

Baca Juga: Eksistensi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Naungan Konstitusi

Ketiga, Pemalsuan dokumen kayu dilakukan oleh pemegang konsesi maupun pemilik industri pengolah kayu yang memiliki S-LK. 

Selanjutnya keempat, Surabaya dan Gresik menjadi destinasi utama kayu-kayu ilegal dari pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. 

Dan kelima, di Semarang, banyak eksportir non-produsen yang memperjualbelikan dokumen V-Legal. 

Sebanyak 80% dari temuan pemantauan, telah dilaporkan kepada penegak hukum maupun kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK). Dan hampir semua telah ditindaklanjuti melalui pembekuan dan pencabutan S-LK, maupun penyidikan dan penindakan oleh penegak hukum. 

Selain itu, pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal dapat menjadi jawaban tiga persoalan dalam pemantauan yaitu sedikitnya jumlah pemantau independen, keterbatasan biaya dan sarana prasarana, serta terbatasnya akses lokasi pemantauan karena pandemi COVID-19. 

Pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal efektif untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas pelaksanaan SVLK di tingkat tapak dan dapat berkontribusi untuk meningkatkan tata kelola kehutanan. 

Hasil pemantauan di lima provinsi menemukan beberapa pelanggaran dalam implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). 

Di hulu misalnya, pemegang konsesi dan industri primer bekerjasama melakukan praktek pembalakan liar di luar konsesi. Dua ilegalitas (kayu dan dokumen) ‘disulap’ menjadi legal dan tersertifikasi S-LK. 

Temuan lainnya, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berkedok kelompok tani melakukan pembalakan liar di luar areal izin namun diklaim berasal dari lokasi izin.

Di hilir, Surabaya dan Gresik merupakan salah satu daerah tujuan kayu ilegal dari berbagai daerah di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. 
Penindakan hukum kebanyakan dilakukan di pelabuhan kedatangan, jarang pada pelabuhan keberangkatan. 

Selain itu, pembeli kayu dengan transaksi legal sulit dijerat hukum layaknya supplier yang melakukan pembalakan liar. 

Sedangkan pada izin perusahaan ekspor di Semarang, ditemukan telah melakukan penyalahgunaan dengan menjual dokumen V-Legal kepada pelaku usaha yang tidak memiliki S-LK. 

Secara rinci, dari 32 perusahaan kayu yang dipantau telah menghasilkan 34 laporan kepada pihak terkait antara lain: 11 perusahaan dilaporkan ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) atas temuan pelanggaran SVLK; 7 perusahaan dilaporkan ke penegak hukum atas indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan; 2 perusahaan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena isu pencemaran lingkungan; dan 14 Perusahaan dilaporkan ke Dirjen PHPL, Kementerian LHK karena terindikasi melakukan pelanggaran ketentuan ekspor yang tidak ditindak oleh LVLK. 

Di lapangan, dari hulu, hilir sampai ekspor masih terjadi penyimpangan/ pelanggaran ketentuan SVLK dan pelanggaran kehutanan. 

Dari hulu terjadi pemalsuan dokumen kayu yang dilegalisasi dengan surat kayu dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT). 

Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] berkedok kelompok tani yang melakukan pembalakan liar di luar areal IPK, kayu hasil pembalakan di klaim berasal dari lokasi IPK 

Perusahaan memanfaatkan klaim masyarakat adat atas hutan adatnya, sebagai modus menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. 

Melakukan penebangan di luar konsesi izin tetapi dilegalisasi dengan surat kayu seolah-olah kayu berasal dari dalam izin konsesi. 

Masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku dalam 
Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI). 

Hingga ke hilir, perusahaan memanipulasi catatan mutasi kayu seolah-olah kayu berasal dari perusahaan tertentu, Padahal, kayu tersebut merupakan hasil dari pembalakan liar. 

Memanipulasi dokumen angkutan kayu dengan melewati berbagai perusahaan seolah-olah kayu benar-benar berpindah tempat padahal tidak. Hal ini dilakukan untuk mengaburkan asal usul kayu yang sebenarnya berasal dari kayu illegal. Ini juga digunakan sebagai modus untuk untuk mengantisipasi celah ketentuan SVLK yang hanya melacak kayu satu langkah ke belakang. 

Tidak melaporkan mutasi kayu kepada Lembaga Sertifikasi atau Dinas terkait sebagaimana yang sebenarnya terjadi. 

Menggunakan Lembaga sertifikasi yang berbeda dari Lembaga sertifikasi sebelumnya, setelah perusahaan dicabut sertifikat legalitasnya. 

Belum mandeg di hulu maupun hilir, pada pangsa Pasar menunjukkan telah terjadi praktek penyalahgunaan V-Legal yang melibatkan sebanyak puluhan perusahaan eksportir non produsen. 

Eksportir Non Produsen berperan sebagai penyedia jasa dokumen V-legal, forwarder/EMKL berperan sebagai perantara/broker/negosiator, sedang UMKM sebagai pihak pembeli dokumen V-legal 

Tarif jual beli dokumen V-Legal sebesar Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 8 juta per containernya, perbedaan harga V-legal berdasarkan jenis HS Code 

Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terhadap eksportir non produsen berdampak terhadap semakin menjamurnya jual beli dokumen V-legal 

Alamat Eksportir Non Produsen tidak sama dengan yang tertera dalam hasil penilaian LVLK. 

Bruno Cammaert, Koordinator FAO-EU FLEGT Programme regional Asia dan Pasifik mengatakan “Pemantau Independen merupakan bagian integral dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia. Pemantau Independen telah bekerja sama dengan Kementerian LHK untuk mengidentifikasi praktik ilegal dalam usaha kayu dan kehutanan, serta mendukung tindakan penegakan hukum atas praktek ilegal tersebut. Pemantau Independen telah berkontribusi pada pengakuan internasional terhadap SVLK dan membantu menjaga integritasnya. “Ini memberikan jalan bagi Masyarakat Sipil untuk memainkan peran formal dalam tata kelola hutan” ungkap Bruno.

Agus Budi Purwanto, Juru Bicara PPLH Mangkubumi menyatakan, pemalsuan dokumen menjadi modus yang paling sering dilakukan oleh pelaku kejahatan kehutanan.

“Selain itu,  pelaku ekspor dengan mudahnya dia meraub keuntungan dari jual beli dokumen V-Legal. Praktik ini kalau dibiarkan akan merusak kredibilitas SVLK yang selama ini telah dipromosikan ke tingkat internasional, sebagai sistem untuk mencegah pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal,” sebut Agus.

Deden Pramudiana, Juru Kampanye JPIK menambahkan, “harus ada sanksi tegas yang berefek jera bagi para pelaku kejahatan kehutanan. Sanksi juga perlu diberikan kepada Lembaga Sertifikasi (LS) yang tidak menjalankan prosedur, sebab beberapa kali JPIK mengajukan keluhan kepada LS terkait penyalahgunaan dokumen V-Legal, jawaban dari LS tidak memuaskan dan seolah-olah menutupi kesalahan dari pemilik izin.

“Selain itu, Kementerian LHK melalui UPT Kehutanan maupun Dinas Kehutanan setempat harus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan SVLK, supaya kredibilitas SVLK dapat dipertahankan,” terang Deden.

Disisi lain, terbitnya peraturan Permen LHK 08 Tahun 2021 menjadi tantangan besar kedepan bagi Pemantau Independen. Pada peraturan ini, selain merubah nomenklatur terkait tata kelola kehutanan, kekhawatiran terbesar adalah hutan lindung dapat dibebani izin. 

Agus Budi Purwanto, Juru Bicara PPLH Mangkubumi mengatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan besar kedepan dalam pemantauan. “Akses data SIPUHH, data ekspor-impor maupun data pendukung lainnya sangat diperlukan untuk melakukan pemantauan,” jelasnya. 

Senada dengan Agus Budi Purwanto, dalam menyikapi terbitnya peraturan PermenLHK 08 Tahun 2021, Deden Pramudiana juga menambahkan, pada peraturan sebelumnya terkait SVLK, pemantauan kegiatan SVLK dilakukan oleh Pemantau Independen, namun dalam peraturan PermenLHK 08 Tahun 2021 terdapat kata ‘dapat’,  hal ini menjadi ambigu di mata pemantau. 

“Selain itu,  terbitnya peraturan PermenLHK 08 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja telah melonggarkan perizinan di hutan lindung,” kata dia pungkas.

Bagikan