Fahri Hamzah Katakan BUMN Tidak Perlu Layani Rapat Dengan DPR, ‘Direksi BUMN Pejabat Bisnis Bukan Pejabat Politik!’

Terkini.id, Jakarta – Fahri Hamzah usulkan untuk dirut BUMN tidak perlu melayani perihal rapat bersama DPR. Memang baru-baru ini, salah satu petinggi direksi BUMN  yaitu Dirut Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim sempat diusir dari Rapat Komisi VII DPR.

Pengusiran tersebut terjadi karena Silmy Karim dianggap tidak mematuhi aturan rapat, karena terlibat aksi sahut-menyahut tanpa adanya izin dari ketua rapat.

Dalam akun twitter nya @Fahrihamzah mengatakan, bahwa rapat BUMN dengan DPR justru akan mempengaruhi pejabat ‘pelat merah’ itu, untuk juga ikut bermental politik sehingga dapat merusak profesionalisme direksinya.

“Direksi BUMN adalah pejabat bisnis bukan pejabat politik. Membiasakan mereka rapat di @DPR_RI membuat mereka bermental politik. Inilah akar dari rusaknya profesionalisme di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!” tulis Fahri dalam twitter nya, yang dikutip dari detiknews.com pada Rabu, 16 Februari 2022.

Fahri juga menyebutkan, jika ingin mengadakan rapat kerja seharusnya DPR memanggil komisaris BUMN, juga tidak boleh berbicara mengenai teknis.

“Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis!” tulisnya lagi dalam akun twitter. 

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.