Terkini.id, Jakarta – Perdebatan soal presidential threshold sebagai syarat menjadi calon presiden di Indonesia, kembali ramai menjelang Pilpres 2024 mendatang.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bahkan ikut menyampaikan pendapatnya terkait itu. Menurut Firli, presidential threshold di Indonesia baiknya menjadi 0 persen. Sehingga, pemimpin terpilih fokus bekerja.
“Jika PT (presidential threshold) 0 persen bisa membuat mahar politik hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang berpikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur,” kata Firli melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Desember 2021.
Menurut dia, rendahnya ongkos politik merupakan dampak tidak langsung ambang batas presiden 0 persen. Sebab, calon pemimpin bisa berasal dari mana saja, bukan dari partai politik dengan perolehan kursi tertentu.
Firli mengatakan ambang batas presiden 0 persen bisa memperbaiki kultur dan sistem berpolitik yang lebih baik. Sehingga, potensi korupsi untuk mengembalikan modal berpolitik semakin terkikis.
- KPK Selidiki Dana Korupsi di Balik Pembelian 72 Mobil Rita Widyasari
- Sederet Aset Eks Ketua KPK Firli Bahuri yang Disembunyikan Pakai Nama Perempuan Ini
- KPK Putuskan Tidak Beri Bantuan Hukum kepada Firli Bahuri
- Firli Bahuri Resmi Tersangka Pemerasan SYL, Ini Sejumlah Barang Bukti yang Disita
- Resmi Jadi Tersangka, Ketua KPK Firli Bahuri Terancam Penjara Seumur Hidup
“Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi,” ucap Firli dikutip dari medcom.
Penggiat media sosial, Ferdinand Hutahaean menyampaikan tidak sepakat dengan pendapat Firli Bahuri itu.
Menurut dia, presidential threshold nol persen bukannya membuat mahar politik hilang. Tapi justru membuat para kelompok tamak dan punya kekayaan bisa berkuasa.
“PT 0 persen ini cuma Diinginkan kelompok kelompok tamak yang punya kekayaan tapi tidak berani melakukan pembuktian terbalik terhadap kekayaannya. Kedua, kelompok radikalis yang tidak suka kalangan nasionalis dan tidak suka dengancara cara kaum Nusantara. Karena itu, kita perjuangkan PT ini tetap 20 persen,” ungkap Ferdinand lewat tayangan video.
Dalam captionnya, Ferdinand menyarankan agar sebaiknya Firli fokus pada pemberantasan korupsi saja.
“Lebih baik pak Firli Bahuri Ketua @KPK_RI fokus pada pekerjaannya melakukan pemberantasan korupsi daripada ikut-ikutan bicara tentang politik.
Upaya PT 0% itu hanya upaya dr kelompok yg tamak, yg ingin menjadikan negara ini sarang radikalisme dan sarang koruptor,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.