Mitra Terkini
Terkini.id, Bali – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar tengah mengawasi perputaran uang menjelang Pemilu 2024 mendatang.
Hal ini dilakukan OJK guna mengantisipasi adanya kekhawatiran aliran dana untuk aktivitas ilegal di perbankan jelang Pemilu, maka pihaknya harus memastikan lembaga jasa keuangan dalam memberikan kredit tidak melanggar aturan yang ada.
Analis Deputi Direktur Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional, Desiyani Patra Rapang mengatakan pihaknya memalukan Pengawasan lantaran dikhawatirkan menjelang Pemilu 14 Februari 2024 mendatang terjadi pencucian uang hingga fraud yang tidak sesuai peruntukannya.
“Sebenarnya hampir setiap tahun kita melakukan pemeriksaan. Kebetulan tahun ini karena tahun politik dan dalam rencana pemeriksaan itu sudah kita masukkan, ini salah satu konsen kami itu,”kata Desi dalam pemaparannya di hadapan puluhan awak media saat Media Gathering di Bali, Selasa 5 Desember 2023.
“Transaksi ilegal itu biasanya akan terdeteksi, baik berupa adanya pencucian uang atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan aturan di perbankan,”sambungnya.
Senada dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar Darwisman menyebut, penyaluran kredit di tahun politik perlu diwaspadai karena adanya potensi risiko tertentu yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan.
“Karena ini memang harus jelas analisisnya harus dalam kira-kira kredit ini sesuai dengan produk atau tidak, kalau memang butuh untuk usaha ya usahanya harus jelas ya,”tegas Darwisman.
Ia juga menyampaikan bahwa selama tahun politik, pemberian kredit yang tidak hati-hati bisa terjadi karena upaya untuk mendukung proyek atau inisiatif yang mungkin tidak memiliki kelayakan ekonomi yang cukup.
“Hal seperti ini dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah (NPLs) di masa mendatang,”tegasnya.
Dirinya juga menyebutkan bahwa adanya tekanan politik bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan perbankan.
Bahkan penyaluran kredit yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan pertimbangan keuangan yang sehat, dapat menyebabkan peningkatan risiko bagi lembaga keuangan dan ekonomi secara keseluruhan.
“Berhati-hati dalam konteksnya jangan sampai dilakukan penyalahgunaan (kredit). Misalnya ternyata tadi untuk usaha pertanian perikanan ternyata itu digunakan untuk pesta demokrasi, itu tidak sesuai,” tandasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.