FPI Ancam Akan Gelar Reuni 212 Jika Kerumunan Pilkada Dibiarkan, Singgung Kerumunan Gibran Putra Jokowi

GNPF-U
Demo PA 212. (Foto: Minenews)

Terkini.id, Jakarta – Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF-U) dan Persatuan Alumni (PA) 212 menyatakan akan tetap menggelar reuni 212 tahun 2020 jika pemerintah tidak tegas menindaki kerumunan terkait aktivitas pilkada 2020.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers bersama yang ditandatangani oleh Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPFU Yusuf Martak, dan Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif, Selasa 17 November 2020.

Dalam siaran pers tersebut, pada awalnya dijelaskan bahwa reuni 212 ditunda karena tak mendapatkan izin penyelenggaraan di Monas. Penundaan juga lantaran pandemi Covid-19 masih berlangsung.

“Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara,” demikian bunyi siaran pers dari FPI, GNPF Ulama, dan PA 212.

Namun, disebutkan juga bahwa penundaan reuni 212 itu dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pilkada serentak 2020. Terutama yang berkaitan dengan kerumunan.

Menarik untuk Anda:

Ketiga organisasi itu meminta pemerintah juga harus menindak tegas berbagai aktivitas pilkada 2020 yang menimbulkan kerumunan. Jika hal itu dilakukan, maka reuni 212 tidak akan dilakukan.

Sebaliknya, jika ada pembiaran kerumunan aktivitas pilkada oleh pemerintah, maka reuni 212 tetap digelar.

“Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka REUNI 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat,” demikian bunyi siaran pers sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, polisi mengusut pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan saat acara Maulid Nabi dan pernikahan putri pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Polisi memanggil sejumlah pejabat dan pihak terkait untuk dimintai keterangan, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar menilai polisi tidak adil karena hanya mempermasalahkan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq Shihab.

Padahal, banyak kegiatan lain di berbagai daerah yang menimbulkan kerumunan namun tidak ditindak. Salah satunya adalah kerumunan Pilkada.

Ia pun lalu mencontohkan kerumunan yang terjadi saat putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming mendaftarkan diri sebagai calon walikota Solo.

“Gibran daftar wali kota Solo, ngumpul banyak massa, enggak pakai masker, enggak jaga jarak, enggak masalah,” kata Aziz.

Polri Tak Keluarkan Izin Reuni 212

Mabes Polri tidak mengeluarkan izin keramaian terkait rencana reuni aksi 212 pada 2 Desember 2020 mendatang.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan Kapolri telah mengeluarkan maklumat terkait penegakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Terakhir Kapolri juga mengeluarkan telegram yang intinya penegakan protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia mengacu pada keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. 

Karena itu, sambung Awi, Kapolri meminta para Kapolda untuk tidak ragu menegakkan protokol kesehatan.

“Kalau masih ada kejadian-kejadian, orang yang meminta izin, Polri tidak akan mengeluarkan izin. Kalau tetap ada agar segera bubarkan. Itu perintah pimpinan sudah jelas,” jelas Alwi saat jumpa pers di gedung Bareskrim Polri, Selasa 17 November 2020.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Rumah Mahfud MD Dikepung, Massa Teriak: Kalau Orang Madura Jangan Ngumpet

Dengan Vaksin, 3M dan Hidup Sehat Pemerintah Yakin Tuntaskan Pandemi Covid-19

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar