FRK Ungkap Fakta Dugaan Pelanggaran Pilkades di Jeneponto

Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait kontroversi hasil Pilkades serentak

Terkini.id,Jeneponto –¬† Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait kontroversi hasil Pilkades serentak yang dihelat pada 4 November 2019 lalu.

Komisi I DPRD Jeneponto hari ini, Selasa, 19 November 2019, melaksanakan rapat dengar pendapat dari tiga Desa yang menggugat terkait hasil Pilkades yakni, Desa Bulusuka, Bulusibatang dan Lebang Manai.

Dari pantauan terkini.id, rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh komisi I DPRD Jeneponto yang dihadiri panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan panitia Desa,  BPD, para calon kepala desa dan perwakilan massa penggugat hasil Pilkades Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia dari Fraksi Revolusi Keadilan berlangsung alot hingga pukul 21.00 Wita.

Fraksi Revolusi Keadilan (FRK) menemukan fakta dugaan pelanggaran Pilkades di Desa Lebang Manai Kabupaten Jeneponto dengan memberikan bukti bahwa dua nama yang terdaftar dalam DPT dan menyalurkan hak suara pada Pilkades di Desa Lebang Manai, padahal sesuai surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa kedua orang suami istri itu adalah warga Desa Rumbia Kecamatan Rumbia.

“Sesuai surat keterangan Disdukcapil, Miswar dan Tini sudah pindah domisili dari Desa Lebang Manai ke Desa Rumbia pada tahun 2016, dan izin pimpinan untuk memberikan kartu Keluarga dan Suketnya,”kata salah seorang anggota FRK, Dayat.

Dan bukti tersebut diberikan kepada Ketua komisi I DPRD Jeneponto yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut.

Sementara panitia Pilkades Desa Lebang Manai, juga menyampaikan, bahwa Tini dan Miswar didata dalam DPT dan memilih di Pilkades Desa Lebang Manai karena memiliki KK dan KTP elektronik.

“Kami tidak bisa menolak karena mereka punya KK dan KTP elektrik asli,” kata salah seorang Panitia Pilkades Desa Lebang Manai.

Namun, saat ditanya terkait tahun terbitnya KK dan KTP elektronik yang dijadikan dasar untuk didaftar dalam DPT Pilkades Desa Lebang Manai, KTP dan KK tersebut terbit tahun 2012 dan 2013.

“KK terbit tahun 2012 dan KTP elektroniknya tahun 2013,” ungkap Panitia Pilkades Desa Lebang Manai.

Dari penjelasan kedua belah pihak, terungkap dengan kuat fakta dugaan pelanggaran Pilkades di Desa Lebang Manai yakni adanya warga dari Desa lain yang memilih pada Pilkades di Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia.

Rapat dengar pendapat itu menyepakati Komisi I DPRD Jeneponto merekomendasikan kepada Bupati Jeneponto untuk menyelesaikan sengketa Pilkades di Desa Lebang Manai sesuai dengan fakta yang ada.

“Setelah kita semua sepakat, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Bupati merupakan pemegang penuh untuk menyelesaikan sengketa Pilkades, untuk itu kami akan merekomendasikan ke Bupati sesuai dengan fakta yang ada,” Jelas Ketua Komosi I, Islam Iskandar, sambil menutup rapat tersebut.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sidrap

Wakil Bupati Sidrap Buka Seminar Ripparda

Terkini.id, Sidrap - Wakil Bupati Sidrap, H Mahmud Yusuf mengatakan, terdapat berbagai potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di Kabupaten Sidrap. "Ada potensi yang belum digali