FRK Ungkap Fakta Dugaan Pelanggaran Pilkades di Jeneponto

Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait kontroversi hasil Pilkades serentak

Terkini.id,Jeneponto –¬† Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait kontroversi hasil Pilkades serentak yang dihelat pada 4 November 2019 lalu.

Komisi I DPRD Jeneponto hari ini, Selasa, 19 November 2019, melaksanakan rapat dengar pendapat dari tiga Desa yang menggugat terkait hasil Pilkades yakni, Desa Bulusuka, Bulusibatang dan Lebang Manai.

Dari pantauan terkini.id, rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh komisi I DPRD Jeneponto yang dihadiri panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan panitia Desa,  BPD, para calon kepala desa dan perwakilan massa penggugat hasil Pilkades Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia dari Fraksi Revolusi Keadilan berlangsung alot hingga pukul 21.00 Wita.

Fraksi Revolusi Keadilan (FRK) menemukan fakta dugaan pelanggaran Pilkades di Desa Lebang Manai Kabupaten Jeneponto dengan memberikan bukti bahwa dua nama yang terdaftar dalam DPT dan menyalurkan hak suara pada Pilkades di Desa Lebang Manai, padahal sesuai surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa kedua orang suami istri itu adalah warga Desa Rumbia Kecamatan Rumbia.

“Sesuai surat keterangan Disdukcapil, Miswar dan Tini sudah pindah domisili dari Desa Lebang Manai ke Desa Rumbia pada tahun 2016, dan izin pimpinan untuk memberikan kartu Keluarga dan Suketnya,”kata salah seorang anggota FRK, Dayat.

Dan bukti tersebut diberikan kepada Ketua komisi I DPRD Jeneponto yang memimpin rapat dengar pendapat tersebut.

Sementara panitia Pilkades Desa Lebang Manai, juga menyampaikan, bahwa Tini dan Miswar didata dalam DPT dan memilih di Pilkades Desa Lebang Manai karena memiliki KK dan KTP elektronik.

“Kami tidak bisa menolak karena mereka punya KK dan KTP elektrik asli,” kata salah seorang Panitia Pilkades Desa Lebang Manai.

Namun, saat ditanya terkait tahun terbitnya KK dan KTP elektronik yang dijadikan dasar untuk didaftar dalam DPT Pilkades Desa Lebang Manai, KTP dan KK tersebut terbit tahun 2012 dan 2013.

“KK terbit tahun 2012 dan KTP elektroniknya tahun 2013,” ungkap Panitia Pilkades Desa Lebang Manai.

Dari penjelasan kedua belah pihak, terungkap dengan kuat fakta dugaan pelanggaran Pilkades di Desa Lebang Manai yakni adanya warga dari Desa lain yang memilih pada Pilkades di Desa Lebang Manai Kecamatan Rumbia.

Rapat dengar pendapat itu menyepakati Komisi I DPRD Jeneponto merekomendasikan kepada Bupati Jeneponto untuk menyelesaikan sengketa Pilkades di Desa Lebang Manai sesuai dengan fakta yang ada.

“Setelah kita semua sepakat, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku Bupati merupakan pemegang penuh untuk menyelesaikan sengketa Pilkades, untuk itu kami akan merekomendasikan ke Bupati sesuai dengan fakta yang ada,” Jelas Ketua Komosi I, Islam Iskandar, sambil menutup rapat tersebut.

Komentar

Rekomendasi

Ketua APDESI Sulsel Hadiri Rapat Konsolidasi Persiapan Muscab

Polres Jeneponto Amankan 3 Pelaku Penyabung Ayam di Rumbia

Kadis Dikbud Nur Alam Basir Resmi Jabat Ketua PGRI Jeneponto

Kasi Sapras SD Disdikbud Angkat Bicara Atas Geramnya Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto

Usai Sambangi Bayi Gizi Buruk, Ketua PKK Jeneponto Bakal Lakukan Ini

Buka Konferensi PGRI, Bupati Jeneponto Minta Taat ADRT dan Guru Menjaga Alam

PPDI Jeneponto Laporkan Pemberhentian Perangkat Desa ke Ombusdman

Miris, Seorang Nenek di Jeneponto Tinggal di Rumah Tak Layak Huni

Ketua TP PKK Jeneponto Kunjungi Bayi Penderita Gizi Buruk di RSUD Latopas

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar