Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Jumlah kepala kelurga yang masuk kategori garis kemiskinan ekstrem di Kota Makassar mencapai 15.649 Kartu Keluarga atau KK. Data tersebut berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Di Indonesia, garis kemiskinan ekstrem ditentukan oleh pendapatan harian yang hanya mencapai Rp11 ribu atau kurang.
Sementara, Bank Dunia menggunakan ukuran batasan kemiskinan internasional berdasarkan purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli sebesar US$ 1,90 sebagai batas kemiskinan ekstrem, serta US$ 3,20 sebagai batas kemiskinan.
Merujuk pada ukuran kemiskinan ekstrem PPP sebesar US$ 1,90, angka kemiskinan Indonesia pada 2022 hanya tinggal 1,5 persen.
Selanjutnya, jika pemerintah mengikuti saran Bank Dunia, yaitu tidak lagi menggunakan ukuran US$ 1,90, melainkan menggunakan ukuran US$ 3,20, jumlah penduduk miskin akan bertambah signifikan.
Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi, menyebut bahwa data ini akan menjadi sumber informasi bagi pihak kelurahan dalam melakukan verifikasi.
Ia melanjutkan bahwa kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi adalah Kecamatan Tallo, yang memiliki 2.907 KK, diikuti oleh Tamalate dengan 2.348 KK, Panakkukang dengan 1.916 KK, dan Makassar dengan 1.842 KK.
“Pemerintah Kota Makassar menargetkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga tahun 2024,” kata Noptiadi, Kamis, 22 Juni 2023.
Dalam dua tahun mendatang, kata dia, pemerintah akan bekerja keras untuk mengatasi masalah ini. Seluruh sumber daya pemerintah kota akan dioptimalkan untuk membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Pemerintah berharap agar pendapatan mereka dapat meningkat. Sementara target sementara adalah meningkatkan pendapatan harian hingga mencapai Rp28 ribu hingga Rp30 ribu.
Noptiadi menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui kerjasama lintas sektor, termasuk NGO, dunia usaha, dan pihak lainnya. Program-program peningkatan kapasitas dan intervensi berbagai kegiatan masyarakat akan dilakukan secara terpadu.
“Penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan bersama-sama lintas SKPD baik itu NGO, dunia usaha, dan lainnya,” sebutnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengatakan, pengentasan masalah kemiskinan kota ini merupakan PR besar pemerintah. Dia juga meminta seluruh pihak di kecamatan aktif bergerak mendata masyarakatnya yang masuk kategori miskin ekstrem agar data senantiasa akurat.
“Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu, tapi masih menerima bantuan,” ujar Fatma.
Apalagi, kata dia, pembahasan anggaran perubahan semakin dekat, menurutnya penyesuaian kebijakan bisa dilakukan jika data-data baru bisa masuk.
“Apalagi kan tahun 2024 itu kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Dia juga mendesak OPD-OPD terkait seperti Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan untuk lebih progresif dalam menekan angka tersebut.
“Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.