OPINI : Harapan Baru Energi Bersih

Terkini.Id, Makassar- Ancaman perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan terbesar pada abad 21. Emisi gas karbondioksida (CO2) dari pembakaran energi fosil telah sukses menaikkan temperatur permukaan bumi ± 0,7°C selama 100 tahun terakhir. Jika emisi CO2 tidak dihentikan, temperatur permukaan bumi dapat naik hingga 3°C pada akhir abad 21. Kenaikan temperatur setinggi ini akan mengubah tatanan iklim secara drastis dan berujung pada bencana iklim.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) merekomendasikan untuk membatasi kenaikan temperatur permukaan bumi dibawah 2°C untuk mencegah dampak tidak diharapkan dari perubahan iklim. Untuk itu, usaha reduksi emisi CO2 telah banyak dilakukan, khususnya dengan penerapan energi terbarukan. Setidaknya dana sebesar USD 4 trilyun telah diinvestasikan dalam rentang tahun 2000-2016. Namun, hasilnya kurang memuaskan. Bauran energi terbarukan masih dibawah 10% produksi listrik dunia.

Selain itu, emisi CO2 tetap naik tiap tahun. BP Statistical Review of World Energy edisi 2019 mengungkapkan bahwa emisi CO2 dunia bertambah dari 33,24 milyar ton pada tahun 2018 menjadi 33,89 milyar ton pada 2019, kenaikan sebesar 2%. Menilik realita ini, sulit untuk berharap pada energi terbarukan untuk mereduksi emisi CO2.

Baca Juga: Kecewa, Puluhan Milenial Eks Pendukung Utta-Edy Alihkan Pilihan ke Kacamatanya

Indonesia, dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), berusaha menyikapi isu perubahan iklim dengan rencana mengintegrasikan 23% bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 dan 33% pada tahun 2050. Kalkulasi RUEN mengestimasikan bahwa bauran ini dapat menurunkan emisi CO2 hingga 34,8% pada 2025 dan 58,3% pada 2050 dibandingkan skenario business as usual (BAU).

Namun, Indonesia tampak kesulitan memenuhi target 23% EBT. Terlepas dari klaim sebagian kalangan, tarif energi terbarukan masih belum cukup terjangkau dan keandalannya rendah. Dengan laju investasi yang ada dan sisa waktu hanya lima tahun, mencapai target kapasitas pembangkit EBT sebesar 45,2 GWe memang kurang realistis.

Baca Juga: Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Bulukumba: Tanggapan Putra Daerah

Ditengah masalah ini, angin segar berembus dari Kemenristek. Menteri Ristek, Bambang PS Brodjonegoro, menunjukkan respon positif terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Walau mengakui bahwa PLTN masih menjadi opsi terakhir, tetapi opsi PLTN harus tetap disiapkan untuk mengatisipasi melonjaknya kebutuhan listrik masa depan.

Senada dengan Menristek, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek, Muhammad Dimyati, mengatakan bahwa jika teknologi energi nuklir tidak segera didorong, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan dapat melonjak lebih dari saat ini.

Respon positif Kemenristek setidaknya membuka harapan bagi nuklir untuk berkontribusi dalam bauran energi bersih, setelah selama ini secara konsisten dipinggirkan dalam diskursus energi. Wacana tentang energi nuklir seolah tabu. Nuklir tidak diberi tempat dalam pembicaraan masa depan energi.

Baca Juga: Debat Calon Bupati-Wakil Bupati Bulukumba: Tanggapan Putra Daerah

Kepala BATAN, Anhar Riza Antariksawan, berharap agar nuklir tidak didiskriminasi. Nuklir merupakan energi baru yang sudah selayaknya untuk bekerjasama dengan energi baru terbarukan lain. Apalagi, energi nuklir merupakan salah satu teknologi yang memiliki emisi CO2 sangat rendah.

Data IPCC menunjukkan bahwa energi nuklir memiliki emisi CO2 spesifik 12 gram CO2 ekivalen/kWh, setara dengan energi bayu dan lebih rendah dari energi surya (48 gram CO2 ekivalen/kWh). Ketika beroperasi, PLTN tidak melepaskan CO2 ke atmosfer. CO2 hanya dilepaskan dalam proses konstruksi, dekomisioning, dan siklus bahan bakar.

Rendahnya emisi CO2 spesifik nuklir seharusnya menjadikan moda energi ini sebagai pertimbangan serius dalam bauran EBT. Faktanya, negara-negara yang serius menerapkan energi nuklir sukses menurunkan emisi CO2 mereka. Contohnya adalah Prancis, yang merupakan salah satu negara Uni Eropa dengan emisi CO2 paling rendah dalam sektor kelistrikan. Hal serupa juga tampak di Swedia dan Swiss, yang mayoritas listriknya diperoleh dari energi nuklir dan hidro.

Yang mengesankan, Prancis dan Swedia mampu meningkatkan kapasitas energi masing-masing sebesar 450 dan 640 kWh per kapita per tahun dari pembangunan PLTN. Sebagai perspektif, Jerman yang total akan menghabiskan USD 580 milyar pada 2025 untuk program Energiewende, hanya mampu meningkatkan kapasitas energi dari energi surya dan bayu masing-masing 42 dan 38 kWh per kapita per tahun.

Pengalaman Prancis dan Swedia tersebut mengungkapkan bahwa energi nuklir dapat di-scale up dengan sangat cepat. Dengan program serius dan berjangka panjang, bukan tidak mungkin hal serupa dapat terjadi pula di Indonesia. PLTN mungkin sedikit lebih mahal dari segi upfront cost, tetapi dengan keandalan tinggi dan usia pakai hingga 60 tahun bahkan lebih, PLTN dapat mereduksi emisi CO2 dengan sangat efektif dan lebih murah dibandingkan opsi lain.

Meninggalkan nuklir pun menjadi blunder dalam reduksi emisi CO2. Jerman, misalnya, yang memutuskan untuk phase out nuklir pada 2022. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Jerman akan menghabiskan USD 580 milyar hingga 2025 untuk instalasi energi terbarukan sembari menutup PLTN mereka satu demi satu. Namun, pada akhirnya Jerman dipastikan gagal memenuhi target reduksi emisi pada 2020 dengan margin cukup tinggi.

Pasca kecelakaan PLTN Fukushima Daiichi, keputusan Jepang untuk menutup seluruh PLTN mereka, sekalipun hanya 15 dari 54 PLTN Jepang yang memiliki risiko tsunami, membuat pertumbuhan ekonomi Jepang menurun. Harga listrik naik, yang merupakan konsekuensi dari meningkatnya impor bahan bakar fosil pasca ditutupnya seluruh PLTN. Emisi CO2 pun meningkat cukup signifikan pasca 2011, dan hanya turun dalam beberapa tahun terakhir karena konsumsi energinya juga turun.

Pengalaman negara-negara maju tersebut memberi pesan tegas untuk tidak memarginalisasi nuklir. Negara-negara yang sukses menurunkan emisi CO2 secara signifikan menggunakan energi nuklir dalam bauran signifikan. Sementara, negara-negara yang meninggalkan nuklir justru jadi tergantung pada energi fosil, bukan energi terbarukan.

Kini, mengulang sentimen Kepala BATAN, tidak bisa lagi energi nuklir didiskriminasi. Nuklir selayaknya diperlakukan secara adil, mendapat tempat dalam diskursus sistem energi nasional. Nuklir bisa menjadi harapan baru untuk meningkatkan bauran energi bersih, sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi yang tengah terancam perubahan iklim.

Mungkin sudah terlambat untuk mengintegrasikan nuklir demi pemenuhan target 23% EBT pada tahun 2025. Namun, masih cukup waktu untuk nuklir agar bisa berkontribusi dalam target 2050. Dengan komitmen kuat dan pembangunan yang berkesinambungan, integrasi energi nuklir dalam sistem energi nasional dapat membuat target 33% EBT lebih mudah terpenuhi bahkan mungkin terlampaui.

(Dilansir dari Koran Republika edisi 17 Desember 2019)

Penulis : R. Andika Putra Dwijayanto (Peneliti Teknologi Keselamatan Reaktor, Badan Tenaga Nuklir Nasional)

Bagikan