Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Helmi Felis setuju bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi dimakzulkan sebelum Indonesia semakin parah.
Helmi Felis menyinggung bahwa Indonesia bisa lebih maju dan lebih makmur tanpa para maling.
“Sudahlah MAKZULKAN saja sebelum makin parah Indonesia ini,” kata Helmi Felis, sebagaimana dikutip dari akun Twitter pribadinya pada Sabtu, 21 Mei 2022.
“Kok betah sih diperbudak cukong?! Bodoh banget. Kita bisa lebih maju, lebih makmur tanpa para maling!! Jangan piara maling di Indonesia…!!” sambungnya.
Bersama pernyataannya, Helmi Felis membagikan cuitan berisi berita berjudul “Ketua DPD Persilakan Presiden Dimakzulkan: Saya Tidak Bisa Halang-halangi”.
- Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme yang Diresmikan Jokowi Digarap Perusahaan Konstruksi KALLA
- PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip saat Jokowi Resmikan RS Vertikal Makassar
- Andil Andi Sudirman Sulaiman di Balik Rumah Sakit OJK yang Akan Diresmikan Jokowi di Makassar
- Dua Putra Asal Kabupaten Pangkep Dilantik Jokowi Jadi Perwira TNI AD
- Presiden Jokowi Pantau Pemberian Bantuan 300 Unit Pompa untuk Petani di Bone
Dilansir dari Rilis.id, Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi wacana pemakzulan Presiden Jokowi saat menerima sejumlah aktivis di ruang kerjanya, Komplek Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 20 Mei 2022.
Adapun aktivis yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Nurhidayat Assegaf, Slamet Jaya, dan Abdul Basit.
LaNyalla didampingi anggota DPD, Bustami Zainudin; Staf Khusus Ketua DPD, Sefdin Syaifudin; Togar M Nero; dan Brigjen Amostian; serta eks anggota DPR, Ariady Achmad.
“Kalau ada pemakzulan presiden, ya silakan saja. Karena itu ada aturannya, melalui DPR kemudian dibawa ke MK. Kemudian kalau misalnya ada pemakzulan di luar atau ekstra konstitusi itu di luar kewenangan saya. Situasi chaos itu takdir, saya tidak bisa halang-halangi,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, Jumat.
Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), LaNyalla menegaskan bahwa dirinya berkewajiban menjaga konstitusi, yakni menjaga Pemerintahan Jokowi sampai 2024.
Hal tersebut karena secara konstitusi, presiden bertugas selama lima tahun dalam satu periode.
La Nyalla menegaskan bahwa persoalan menjadi presiden atau tidak adalah urusan Allah.
Jika Jokowi berhasil menuntaskan masa kepemimpinannya sampai 2024, maka itu sudah takdir.
Begitu pun, jika Presiden Jokowi diturunkan atau dilengserkan di tengah jalan.
“Kalau saya tidak akan melawan takdir tapi menjemput takdir,” katanya.
Lebih lanjut, LaNyalla menilai kunci permasalahan bangsa ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK), di mana DPD sudah melakukan gugatan ke MK terkait penghapusan presidential threshold.
“Di Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada ambang batas. Yang ada adalah ambang keterpilihan. Nah MK di sini tugasnya menjaga konstitusi. Lha ini pelanggaran konstitusi kok dibiarkan,” kata LaNyalla.
“Makanya keputusan PT 0 persen itu harus diperjuangkan. Ini atas nama lembaga. Kalau kita dikalahkan berarti ada apa-apa,” lanjutnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.