Honor Jasa Pelaku Ekraf Belum Dibayarkan, DPRD Sulsel Akan Panggil Kadisbudpar

Terkini.id, Makassar – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan telah melayangkan pemanggilan langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan Denny Irawan terkait polemik honor jasa pekerja ekraf yang belum diselesaikan mitra Pemprov Sulsel.

“Saya sudah panggil Kadis Pariwisata Sulsel abis Jumat kemarin. Karena Kadis antar Komisi X DPR RI ke rammang-rammang. Mungkin hari Senin paling telat ketemu Kadis,” kata Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi yang biasa dipanggil Cicu saat di konfirmasi Minggu, 19 September 2021.

Cicu mengaku telah memperoleh informasi jika anggaran kegiatannya telah ditarik sehingga pembayaran belum bisa diproses. “Saya sudah cek SK Hibah BPPD Sulsel belum di tandatangani Jadi memang tidak bisa cair. Tetapi saya belum dengar langsung dari Kadis Pariwisata,” kata dia.

Baca Juga: Guru Honorer SD di Ngawi Tinggal Serumah dengan Kambing: Pindah...

Hal sama juga disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sulsel Izman Padjalangi yang meminta agar Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan mengajukan surat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 

“Saya sarankan agar BPPD Sulsel bersama pihak yang bersoal mengajukan Rapat Dengar Pendapat melalui Komisi B DPRD Sulsel. Insya Allah saya siap mendampingi,” kata Izman yang juga legislator Partai Golkar Sulsel ini.

Baca Juga: Simak Pentingnya Digital Tourism, Sektor Pendongkrak Pariwisata Indonesia

Sebelumnya Pelaku ekonomi kreatif mengaku belum mendapat pembayaran honor dari Pemprov Sulsel, yang sedianya disalurkan melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan. 

Pelaku Ekraf khususnya admin media sosial yang tergabung dalam Gabungan Admin Sulawesi Selatan (GASS) sebelumnya mengeluh, setelah selama ini menjadi mitra pemerintah provinsi Sulsel. 

Diketahui, anggaran yang dialokasikan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulsel untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional di sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif Sulsel yang belum juga dicairkan.

Baca Juga: Simak Pentingnya Digital Tourism, Sektor Pendongkrak Pariwisata Indonesia

Sudah 9 bulan, administrasi belum diselesaikan pimpinan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulsel. Arfah Aksa yang juga Ketua Gabungan Admin Sulawesi Selatan (GASS) menyesalkan lemahnya dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam membuka ruang kreatifitas pelaku ekonomi kreatif seperti desain grafis, konten kreator, produser film, komposer lagu dan pengelola admin-admin sosial media.

“Kolaborasi saat ini sangat penting guna mempercepat pemulihan ekonomi, tapi saya lihat ini menjadi hal yang terlupakan padahal industri kreatif ini sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi, kok malah kurang diberi ruang,” keluhnya. 

Kegiatan para pelaku ekonomi kreatif ini, lanjut Arfah telah diakomodir dalam program kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi lokomotif ruang berekspresi dan berkarya pelaku ekonomi kreatif daerah.

Bagikan