Honorer Diganti Outsourcing, Cek Berapa Gajinya

Terkini.id, Jakarta – Terdapat wacana bahwa pemerintah akan menghapus tenaga honorer, yang ada di kementerian atau lembaga pada tahun 2023 mendatang.

Satya Pratama, selaku Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengabarkan bahwa honorer ini nantinya akan diganti dengan pihak ketiga, dengan sebutan pekerja outsourcing.

“Diganti outsourcing,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga: BKN ungkap Ratusan CPNS Mengundurkan Diri : Kaget melihat gaji...

Menurutnya, saat ini pun sebenarnya pekerja honorer sudah mulai digantikan dengan pekerja outsourcing, seperti satpam, tenaga administrasi hingga supir.

“Saat ini rata-rata tenaga pengemudi, satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing (PPNPN),” kata dia yang dikutip dari CNBC Indonesia pada Sabtu, 22 Januari 2022.

Baca Juga: Mohon Maaf, PNS ini Tidak Dapat Gaji 13 di Tahun...

Dengan adanya perubahan seperti ini, nantinya pegawai yang ada di Kementerian atau lembaga, hanya akan ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan outsourcing.

Pada pemberitaan sebelumnya, Tjahjo Kumolo, selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) memastikan tidak akan ada lagi tenaga kerja honorer di instansi pemerintah mulai 2023.

Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023.

Baca Juga: Mohon Maaf, PNS ini Tidak Dapat Gaji 13 di Tahun...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya telah menjelaskan mengenai aturan besaran gaji para pegawai non PNS, yang berada di instansi pemerintah yakni Kementerian atau Lembaga.

Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan 2022.

“Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja,” tulis PMK tersebut.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa honor atau gaji untuk satpam, pengemudi, OB hingga pramubakti akan ditetapkan berdasarkan provinsi Kementerian/Lembaga (K/L) ia bekerja. Jadi akan terdapat perbedaan jumlah di setiap daerahnya.

Untuk penghasilan satpam dan driver tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta, ditetapkan sebesar Rp 5.344.000 per bulan. Sedangkan, untuk petugas kebersihan dan pramubakti yang berada di DKI diberikan imbalan Rp 4.858.000 juta per bulan.

Tertinggi kedua berada di wilayah Provinsi Papua dengan nilai Rp 4.256.000 per bulan untuk satpam dan driver. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp 3.869.000 per bulan.

Selanjutnya tertinggi ketiga ada untuk supir dan satpam yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Jawa Timur dengan besar gaji Rp 4.135.000 per bulan. Sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti Rp 3.759.000 per bulan.

Namun, apa yang dipaparkan ini hanya lah gaji pokoknya saja, belum termasuk uang lembur. Untuk uang lembur satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp 13.000 per jam dan uang makan lembur sebesar Rp 30.000 per hari.

Bagikan