Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani Chanigo mengusulkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk dibubarkan.
Hal tersebut disampaikan Irma saat rapat dengar pendapat IDI Bersama Komisi IX DPR RI.
Menurut Irma, tujuan organisasi IDI tidak sejalan dengan realitasnya.
“Saya ingin memperdalam tujuan didirikannya IDI,” Kata Irma, Senin 4 April 2022.
“IDI ini saya melihatnya sama seperti serikat pekerja. Melindungi anggotanya, memberdayakan anggota kemudian men-support anggotanya bukan memecat anggotanya,” tambahnya, dilansir dari Detikcom.
Selanjutnya Irma mempertanyakan pemecatan terhadap eks Menkes dr Terawan Agus Putranto. Dia menilai IDI tak membina dan mengembangkan profesi anggotanya.
“Terkait dengan kasus dr Terawan, saya kira beliau sudah memenuhi ini. Kemudian profesi anggota, membina dan mengembangkan profesi anggota, saya lihat IDI nggak ada ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut Irma mengulas praktik metode cuci otak atau DSA yang dilakukan oleh Terawan. Menurutnya, praktik itu telah memberikan manfaat bagi pasiennya.
“Jelas cuci otaknya dr Terawan itu berguna bagi pasien dan semua pasien mengatakan itu tidak punya efek samping, justru malah menyehatkan, menambah kecerdasan,” ujar politikus NasDem.
“Banyak yang disampaikan oleh pasien dr Terawan terkait testimoni mereka sesudah dilakukan DSA,” sambungnya.
Bahkan Irma menyoroti ribuan dokter muda yang gagal uji kompetensi sehingga dikhawatirkan akan menganggur.
Sehingga dia mempertanyakan kontribusi IDI terkait persoalan itu. Di saat itulah dia berbicara soal usulan pembubaran IDI.
“Kalau memang tujuan IDI itu adalah men-support, melindungi anggota, ini ada 2.500 dokter muda yang tidak lulus uji kompetensi dan bakal menganggur. Terus apa yang dilakukan IDI kepada mereka? Apa yang dilakukan IDI? Cari jalan keluar, enggak. Dibiarin begitu saja. Kemudian enak-enak mecat-mecat kalau nggak setuju,” kata Irma.
“Bubarin aja IDI-nya. Ngapain orang cuma organisasi profesi, kok,” lanjut dia.
Dia menyebut IDI sebagai organisasi profesi hanya berkapasitas memberikan rekomendasi.
“Dan IDI itu cuma memberikan rekomendasi sama dengan Komisi IX ini. Komisi IX ini nggak bisa memberikan sanksi dengan pemerintah. Hanya memberikan rekomendasi, boleh dipakai, boleh nggak,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.